Mendagri Beberkan Mekanisme Rapat Paripurna Pemilihan Wagub DKI

Liputan6.com, Jakarta - Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga kini masih kosong. Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai pengusung wagub, masih menggodok nama-nama kader mereka untuk menggantikan Sandiaga Uno.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo turut berkomentar mengenai kosongnya posisi Wagub DKI Jakarta. Menurutnya, pemilihan wagub akan ditentukan dalam rapat paripurna DPRD.

Jika dalam rapat paripurna itu tidak memenuhi kuorum, maka dapat dilakukan penundaan sampai dua kali. Tjahjo menyebut, hal itu berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

"Dalam hal rapat paripurna tidak memenuhi kuorum sebagaimana amanat Pasal 97 ayat (1) huruf c, maka dapat dilakukan penundaan sampai dua kali," kata Tjahjo dalam keterangan pers, Minggu (7/7/2019).

Tjahjo mengatakan, apabila dua kali penundaan belum kuorum maka pengembalian keputusan diserahkan ke pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi untuk musyawarah mufakat.

"Atau dengan mekanisme suara terbanyak memilih salah satu dari dua calon wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (7), (8), (9) PP Nomor 12 Tahun 2018," jelasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: