Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi menambah partai koalisi dan memprioritaskan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) masuk ke dalam posisi di pemerintahan. Kata dia, sudah seharusnya partai politik yang berkerja keras saat pemenangan Jokowi diberi timbal balik.
"Rumusnya siapa yang bekerja dialah yang mendapat upah, itulah rumus dunia. Tetapi karena ini ada hak prerogatif maka rumus itu enggak bisa digunakan, tetapi seandainya nanti koalisi duduk dalam satu meja saya yakin bahwa yang bekerja yang dapat upah," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Baca Juga
Jokowi Tinjau Pengolahan Sampah Plastik Jadi Petasol di Banjarnegara, Tekankan Pentingnya Ekonomi Sirkular
Alasan The Straits Times Masukkan Prabowo Subianto dalam Daftar 10 Pemimpin Bakal Berpengaruh di Tahun 2025
Apa Itu OCCRP? Mengenal Lebih Dalam Organisasi yang Memasukkan Jokowi dalam Daftar Tokoh Terkorup 2024
Menurut Jazilul tidak tertutup kemungkinan jika partai di luar KIK gabung ke pemerintahan. Namun, dia berharap partai di luar itu diberi posisi baru selain kabinet.
Advertisement
"Soliditas koalisi perlu ditingkatkan itu pasti, tetapi tak menutup kemungkinan bergabung yang lain, dimana tempat bergabungnya? Itu perlu dirumuskan, jangan di tempat koalisi, mungkin perlu dibikin gerbong lain, kalau ada visi-misi dimasukan ya akan dimasukan, karena peran itu masih banyak engga hanya di kabinet," ungkapnya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Minta Jatah 10 Menteri
Meski begitu, Jazilul menegaskan sampai saat ini KIK belum ada kesepakatan kemungkinan masuknya partai oposisi. Dia pun meminta KIK tetap solid.
"Belum dibicarakan sampai pada putusan, tapi saya yakin koalisi Jokowi tak akan menutup siapapun yang ingin membangun bersama tapi jangan kemudian merasa lebih, merasa jatahnya harus ini itu tetapi yang penting visinya dirumuskan dengan baik," ucapnya.
Sebelumnya, PKB berharap bisa mendapat 10 jatah menteri dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Sabtu (18/5/2019).
"Semoga dari PKB yang masuk ke DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB," katanya.
Reporter:Â Sania Mashabi
Sumber: Merdeka
Advertisement