BNPT: Jangan Marjinalkan Mantan Simpatisan ISIS

DPR Gelar RDP dengan KPK, BNN, LPSK dan BNPT — Kepala BNPT Suhardi Alius saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (7/6). Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius meminta supaya masyarakat jangan memarjinalkan mantan simpatisan ISIS bilamana dipulangkan ke Indonesia. Menurut dia, mereka juga adalah manusia biasa yang memiliki perasaan dan hati.

"Bagaimana jika mereka saudara Anda?" kata Suhardi dalam sebuah acara diskusi di Tempo Institute, Palmerah, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2019).

Menurutnya, masalah pemulangan para mantan simpatisan ISIS itu sangat kompleks. Bukan sesederhana pertanyaan mereka boleh balik atau tidak.

"Misalnya ada mantan istri yang ditinggal suaminya karena meninggal, lalu dia nikah lagi sama orang Arab dan punya anak. Bagaimana dengan anaknya?" kata dia.

Menurutnya, BNPT dalam menyikapi hal ini akan mengedepankan pendekatan secara lembut. Karena menurut Suhardi, tidak bisa ideologi kekerasan dilawan dengan kekerasan.

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat untuk tidak memarjinalkan mantan simpatisan ISIS tersebut manakala mereka balik ke Indonesia.

"Jika mereka dimarjinalkan, habis sudah," kata dia.

Memarjinalkan mantan simpatisan ISIS menurut Suhardi akan membuat mereka sulit kembali berintegritas dengan masyarakat. Bila hal tersebut terjadi, maka upaya pencabutan ideologi kekerasan dari tempurung kepala para mantan kombatan ISIS tersebut akan sulit terwujud.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

WNI yang sempat bergabung dengan ISIS dan kembali ke Indonesia akan diidentifikasi dan akan dibina dengan program deradikalisasi.

2 dari 2 halaman

Ajukan Asesmen di Lapangan

Suhadi mengaku timnya akan meminta izin ke pemerintah untuk mengasesmen para mantan simpatisan ISIS itu. Asesmen dilakukan di Suriah bukan di Indonesia.

Asesmen diperlukan, kata Suhardi, guna mengklasifikasi tingkatan radikalisasi seseorang.

"Sekarang sedang on going. Perwakilan kita di Damascus untuk memonitor," kata Suhardi.