Kode Perilaku Wartawan Indonesia Disahkan, Anggota PWI Boleh Masuk Partai

Liputan6.com, Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengesahkan Kode Perilaku Wartawan Indonesia (KPWI) yang diputuskan dalam rapat Dewan Kehormatan PWI di Kantor PWI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 9 Juli 2019.

KPWI merupakan amanat Kongres 2018 di Solo selain merampungkan perangkat organisasi berupa Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT).

Dilansir dari Antara, Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan (DK) Ilham Bintang, dihadiri Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo dan tiga anggota DK PWI Asro Kamal Rokan, Raja Pane dan Teguh Santosa. Rapat juga mengundang Ketua Umum PWI Atal Depari.

"Dengan ini, seluruh perangkat organisasi berupa PD/PRT dan Kode Perilaku Wartawan Indonesia telah berlaku secara efektif terhitung sejak hari ini. Kami akan segera mendistribusikannya kepada seluruh anggota," kata Ketua Umum PWI Atal Depari dalam siaran persnya, Selasa.

Atal meminta agar anggota PWI membaca, mempelajari dan mematuhi ketiga perangkat organisasi itu.

Disebutkan dalam Bab II mengenai Asas dan Tujuan terutama Pasal 3 bahwa Kode Perilaku disusun untuk memperjelas hak dan kewajiban wartawan, serta sebagai pedoman operasional perilaku dalam menjalankan tugas profesi.

Pedoman ini juga menjadi standar untuk mengukur ketaatan dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik dan PD/PRT PWI, serta aturan-aturan lainnya.

KPWI juga memberikan perhatian serius pada hak politik anggota sebagai salah satu hak dasar manusia. Partisipasi anggota PWI dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota lembaga legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah dihormati, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13.

Juga ditegaskan dalam pasal itu bahwa anggota PWI diperbolehkan menjadi anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik, juga organisasi lain yang tidak dilarang negara.

Namun, untuk menjaga independensi organisasi, anggota yang menjadi pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik tidak diperbolehkan menjadi pengurus PWI baik di tingkat pusat maupun daerah.

Begitu juga dengan anggota PWI yang sedang menduduki jabatan politik, seperti anggota legislatif, anggota kabinet, dan kepala daerah, dilarang menjadi pengurus PWI. Anggota PWI yang menduduki jabatan-jabatan politik itu tidak kehilangan keanggotaan di PWI.