KPK Pertajam Proses Penerbitan SKL BLBI yang Rugikan Negara Rp 4.58 T

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) periode 1999-2000 sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kwik Kian Gie.

Kwik Kian Gie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istri, Itjih Nursalim.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan Kwik Kian Gie untuk memperdalam proses awal sebelum akhirnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menerbitkan SKL BLBI untuk Sjamsul Nursalim.

"Sampai hari kami mempertajam runutan peristiwa dan proses yang terjadi sebelum SKL diterbitkan. Aspek pidana korupsi menjadi perhatian serius bagi KPK," ujar Febri saat dikonfirmasi, Kamis (11/7/2019).

Menurut Febri, penyidik menduga BPPN dalam hal ini Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung mengetahui bahwa Sjamsul Nursalim masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan. Namun Syafruddin malah menerbitkan SKL untuk Sjamsul.

"Diduga meskipun diketahui ada kewajiban obligor yang belum selesai, namun SKL tetap diberikan. Sehingga terdapat kerugian negara Rp 4.58 triliun," kata Febri.

Selain menelisik proses tersebut, Febri mengatakan, pemeriksaan saksi-saksi dari kasus korupsi SKL BLBI ini sebagai bukti ketegasan lembaga antirasuah dalam mengusut kasus tersebut. Putusan MA yang menerima kasasi Syafruddin dan membebaskannya dari segala tuntutan kasus ini tak membuat KPK patah arang.

"Rangkaian pemeriksaan yang dilakukan beberapa hari ini sebagai bentuk kongkret sikap KPK yang tetap akan mengusut kasus BLBI ini," kata Febri.

Saksikan video pilihan di bawah ini: