Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Kabupaten Buru, Ramly Ibrahim Umasugi menolak tudingan kinerja ketua DPD II di Maluku buruk di Pemilu 2019.
Alasan kinerja tak maksimal yang dasar pencopotan 10 Ketua DPD di Maluku dinilai mengada-ngada.
"Alasan pergantian katanya kami tidak bekerja maksimal. Ini kan lucu. Golkar menang mutlak di Kabupaten Buru," ujarnya, Kamis (11/7/2019).
Advertisement
Berdasarkan hasil rekapitulasasi KPU, Golkar meraih 10 kursi DPRD dari 25 kursi di Kabupaten Buru pada Pileg 2019.
Sementara hasil rekapitulasi penghitungan dan penetapan suara DPRD Provinsi Maluku, Golkar berhasil mempertahankan 6 kursi seperti yang diperoleh pada pemilu 2014. 6 kursi tersebut diperoleh Golkar disumbangkan dari Dapil Buru dan Buru Selatan. Golkar Hanya kalah dari PDIP yang meraih masing-masing 1 kursi dari 7 daerah pemilihan di Maluku.
Ramly menegaskan akan melawan upaya pencopotan tersebut dengan maju sebagai calon Ketua DPD I Partai Golkar Maluku.
"Ini bukan perusahaan pribadi, ini partai politik. Mereka mau melakukan keputusan seenaknya saja. Memangnya mereka itu siapa? Saya ini hasil musda dan keputusan bukan di mereka" ujar Ramly.
Sebelumnya, DPD I Provinsi Maluku menonaktifkan 10 Ketua DPD II Golkar antara lain DPD Kota Ambon, Kabupaten Buru, Seram Bagian Timur (SBT), Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB), Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Aru, Kota Tual, Maluku Tenggara, dan Buru Selatan.
penonaktifan para Ketua DPD II ini, lantaran tidak meraup suara yang signifikan saat Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019 lalu.