Golkar: Pemilihan Ketua Umum Secara Aklamasi Bukan Hal Tabu

Soal Keuangan, Golkar Dorong Pemerintah Optimalkan Anggaran — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) saat memberi paparan terkait 'Arah Baru Politik Anggaran Partai Golkar' di Jakara, Kamis (20/9). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Ibnu Munzir mengatakan, pemilihan ketua umum secara aklamasi bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan. Hal ini ia katakan menanggapi ucapan Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menduga ada indikasi aklamasi dalam pemilihan Ketua Umum Golkar.

"Mekanisme di Golkar kan ada aklamasi. Aklamasi itu bukan hal yang mustahil, tabu. Tapi mekanismenya harus jalan dengan benar," kata Munzir pada wartawan, Kamis (11/7/2019).

Dia mengatakan, ada mekanime tersendiri untuk bisa maju sebagai ketua umum. Salah satunya calon tersebut harus mendapatkan 30 persen dukungan kader.

"Kalau hanya satu yang dapat dukungan di atas itu dan yang lain tidak, maka mekanisme memungkingkan aklamasi dalam arti dilanjutkan hanya dengan calon tunggal," ungkapnya.

Tambahnya, meskipun aklamasi tetap harus dilakukan dalam kaidah-kaidah demokrasi. Serta sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

"Cuma prosesnya harus demokratis, harus berjalan dengan benar sesuai aturan, dan tata cara pemilihan yang berlaku," ucapnya.

Terkait isu penonaktifan 10 DPD II Golkar Maluku, Munzir enggan berkomentar banyak. Kata dia itu hanya isu yang sengaja dilempar untuk mencapai suatu tujuan.

"Di Kubu Airlangga kan juga ada dasar berpikirnya. Saya kira itu dalam dinamika partai biasa saja. Wajar. Tapi kalau saya ada baiknya kita bawa ke arah ranah aturan supaya jangan terlalu panas situasi itu dan enggak gaduh, diselesaikan dengan baik dan internal," tandas Munzir.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KEtum Goklar tunjuk Bambang Soesatyo jadi Ketua DPR RI

2 dari 2 halaman

Bamsoet Bicara Aklamasi

Sebelumnya, Bambang Soesatyo mencium ada upaya merancang aklamasi dalam proses pemilihan calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) Desember mendatang. Padahal, kata dia, tidak boleh ada aklamasi dalam pencalonan ketua umum di partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Ya kita melihat ada indikasi ke arah sana (aklamasi), menurut saya seperti praktik yang terjadi sebelumnya. Ini enggak boleh di Golkar, tidak terbiasa itu ketua umum lahir dari rapat pleno atau aklamasi, tetapi lahir dari Munas Golkar biasanya panas tapi kemudian bersatu kembali," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Senin (8/7/2019).

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com