Usulan Ganjil Genap Saat Asian Games Diberlakukan, Ini Kata Polda Metro

Ganjil Genap di DKI Diperpanjang hingga 31 Desember — Kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (14/10). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyatakan sistem ganjil genap diperpanjang hingga 31 Desember 2018. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Pihak Polda Metro Jaya tengah mengkaji usulan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan agar kebijakan ganjil genap seperti yang berlaku saat Asian Games 2018 untuk mengurangi kemacetan di Jakarta kembali diterapkan.

"Kalau memang itu mengurangi kemacetan dan memang sudah diteliti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kita oke saja," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Kamis (11/7/2019).

Kendati demikian, Argo mengaku kalau keputusan aturan ganjil genap tersebut berada di Pemprov DKI Jakarta. "Yang punya (kebijakan) kan di sana (Pemprov DKI Jakarta)," kata Argo.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar peraturan ganjil genap kendaraan di Jakarta kembali diberlakukan seperti saat Asian Games 2018.

Sebab, hasil evaluasi BPTJ kondisi jalanan di Jakarta menunjukkan kinerja lalu lintas Ibu Kota sedang menurun.

"Contohnya sekarang tiap pagi kemacetan di Tol Cawang menuju Semanggi itu ekornya sudah sampai Cibubur. Kemudian contra flow sampai jam 09.00 WIB sudah diperpanjang sampai jam 10.00 WIB. Memang kemacetan sudah parah. Kita sudah harus antisipasi," ujar Bambang saat dihubungi, Rabu 10 Juli 2019.

Bambang menegaskan, kondisi yang sudah mendesak seperti saat ini harus segera diatasi. Sebab, berdasarkan studi Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) tahun 2019, pergerakan masyarakat di Jabodetabek sudah mencapai 100 juta orang per hari.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kepala BPTJ menyebut kerugian penggunaan sepeda motor capai Rp. 830 miliar

2 dari 2 halaman

Tunggu Keputusan Anies

Perluasan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 13 Oktober — Kendaraan melintas di bawah rambu pemberitahuan sistem ganjil genap di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (3/9). Pemprov DKI Jakarta melalui Pergub Nomor 92 Tahun 2018 memperpanjang waktu sistem ganjil genap. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Padahal, tiga tahun lalu angka tersebut baru mencapai 50 juta orang perhari. Bambang menegaskan, kebijakan ganjil genap ini juga bukanlah sesuatu hal yang baru sehingga tentunya masyarakat dengan mudah kembali menerima.

Apalagi, karena masyarakat sudah pernah merasakan dampak baik dari kebijakan tersebut.

"Oleh karena itu BPTJ bicara transportasi memang bukan gubernur saja. Semualah, ada 3 gubernur, 8 bupati atau wali kota, termasuk BPTJ. Oleh karena itu BPTJ berdasarkan latar belakang tadi mengusulkan kebijakan yang sudah pernah kita coba," jelasnya.

"Jadi ya sudah, kita laksanakan persis sama seperti Asian Games 2018. Itu kira-kira ceritanya," dia mengakhiri.

Bambang menambahkan, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sebab, semua masyarakat di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi kebanyakan berkendara ke arah Jakarta. Sehingga sebaiknya Jakarta dulu yang diatur sebelum kota lainnya.

"Daerah lain kan mengikuti saja. Kan jalannya di Jakarta, Pak Gubernur DKI. Jadi kalau Pak Gubernur udah menetapkan, yang lain pada ikut," ucap Bambang.

"(Kalau ditolak usulnya) gapapa, kita diskusikan. Kan pasti ada solusinya. Kami dengar solusinya Pemprov DKI apa untuk mengatasi kemacetan, kinerjanya menurun, kesehatan memburuk, pasti Pemprov DKI punya usulan dong. Kita diskusikan," dia mengakhiri.

Reporter: Ronald

Sumber: Merdeka