Berapa Jatah Menteri Golkar di Kabinet Jokowi-Ma'ruf?

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai wajar bila partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin, menagih jatah kursi setelah berhasil memenangkan jagoannya pada Pilpres 2019 lalu.

Menurut Ray, jatah kursi menteri harus disesuaikan dengan kontribusi dan kerja mereka dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf. Ray tidak sepakat bila penentuan jatah menteri dari partai politik ditentukan oleh jumlah kursi. Tapi harus sesuai dengan kontribusi dan kompetensi.

Untuk Partai Golkar misalnya, Ray menilai Golkar tidak optimal memenangkan Jokowi-Ma'ruf sehingga hanya layak mendapat dua kursi menteri saja di kabinet.

"Saya melihat bahwa partai Golkar cukup mendapatkan dua kursi kabinet. Alasan utamanya adalah konsolidasi partai ini dalam mensukseskan Jokowi sebagai presiden kurang optimal," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Ray mencontohkan, tidak optimalnya Golkar dalam memenangkan Jokowi adalah merosotnya Jokowi di daerah yang dikenal sebagai basis tradisionil Golkar.

"Sebut saja Banten, Jabar dan Sulsel. Tiga daerah yang dikenal sebagai basis Golkar. Tapi suara Jokowi tidak signifikan di dalamnya. Dengan pertimbangan ini, saya melihat Golkar sepantasnya hanya dapat dua kursi kabinet," pungkas Ray.

Misalnya kata Ray, di Sulawesi Selatan, Golkar menjadi pemenang dengan perolehan suara tertinggi disusul Gerindra dan Nasdem. Suara Golkar yang tinggi itu justru tidak berefek pada perolehan suara Jokowi-Ma'ruf. Justru Prabowo-Sandi unggul diatas 50 persen di wilayah ini.

Sementara itu, untuk jatah partai lain, Ray menilai PKB layak mendapat empat kursi dan PPP dua kursi. PSI dan Hanura masing-masing satu kursi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: