Waketum Gerindra: Tak Perlu Pulangkan Rizieq Shihab untuk Rekonsiliasi

Mempertanyakan Anggaran Penyelenggaraan IMF-World Bank 2018 — Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono (kanan). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, tidak perlu memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab untuk tujuan rekonsiliasi.

"Tidak perlu dalam agenda rekonsiliasi untuk memulangkan Habib Rizieq ke Indonesia," ujar Arief saat ditemui di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Tata Cara Pengakuan Dosa, Berikut Panduan Lengkapnya untuk Umat Katolik

Meski begitu, Arief mengatakan bila di luar persoalan rekonsiliasi dan dilihat dari segi kemanusiaan dan konteks hukum, apabila Rizieq tidak terbukti melakukan tindak pidana maka ia harus dipulangkan. Namun, bila bersalah hukum tetap harus ditegakkan.

Dalam langkah melakukan rekonsiliasi, Arief mengatakan belum ada agenda untuk masuk ke pemerintahan dan berbagi jatah kursi di kabinet.

Ia juga mengaku cenderung lebih menyukai menyebut rekonsiliasi sebagai silaturahmi, karena menurutnya, silaturahmi memiliki makna yang lebih halus, agamis, dan yang terpenting tidak memiliki agenda apa pun.

Ia juga menyatakan dirinya selama ini selalu mendorong agar terjadi silaturahmi antara Jokowi dan Prabowo.

"Meskipun sebenarnya mereka (Jokowi dan Prabowo) baik-baik saja," ujar Arief seperti dikutip Antara.

Silaturahmi, menurut Arief sangat penting dilakukan mengingat kondisi masyarakat yang 'panas' selama Pemilu 2019. Dia pun setuju bila ke depan ada pertemuan antara dua kubu dapat menghadirkan beberapa komitmen yang tujuannya mengutamakan masyarakat.

"Bukan untuk kepentingan kelompok, partai, atau relawan. Ini perlu dicatat," ujar Arief.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hal ini guna menyatukan masyarakat yang sebelumnya terbelah sebagai pendukung paslon 01 dan paslon 02.

2 dari 2 halaman

Pesan untuk Jokowi

Arief mengatakan bila nanti terjadi silaturahmi, pihaknya akan menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa jajaran kabinet menterinya nanti harus yang profesional menguasai permasalahan di kementeriannya, jujur, dan bersih.

"Artinya demokrasi itu jangan menghasilkan maling-maling atau rampok-rampok duit negara, tapi menghasilkan pimpinan-pimpinan yang bersih dan bisa membangun negeri ini," ujarnya.