Liputan6.com, Jakarta - Warga Perumahan Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat menolak bekas gedung Kodim dijadikan penampungan pencari suaka. Penolakan itupun mendapat ragam komentar dari para pencari suaka.
Abdul Khaliq misalnya. Pria asal Afghanistan itu mengatakan, tak punya pilihan lain. Selain tinggal sementara waktu di tempat ini.
"Kami di Indonesia tidak bisa memilih ingin tinggal di mana," kata Abdul ketika ditemui, Minggu (14/7/2019).
Advertisement
Dia mengakui, hidup di penampungan jauh lebih aman dan nyaman dibandingkan di trotoar jalan. "Kami sangat tertolong. Di sini kami mendapatkan makan dan minum gratis," ujar dia.
Berbeda dengan Abdul Khaliq, pencari suaka bernama Abdul Rahman justru merasa lebih nyaman tinggal di trotoar Kalideres. Menurut dia, jumlah pengungsi yang tinggal di penampungan jauh lebih banyak.
"Di sini ramai-ramai. Di sini kalau mandi tunggu dua jam," ujar dia.
Pun begitu dengan asupan makanan. Di jalanan banyak warga yang memberikan secara gratis dibandingkan di lokasi penampungan pencari suaka.
"Kalau di sini makan dibatasi. Ada satu pun saling rebutan. Pusing di sini banyak berantem," ujar dia. Abdul Rahman mengatakan, kawasan ini pun sangat rasis. "Rasis, tidak bagus di sini," kata pria asal Somalia itu saat ditunjukan terdapat spanduk penolakan warga.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Penolakan Warga
Pemprov DKI Jakarta menyediakan tempat penampungan sementara untuk para pencari suaka. Lokasinya di bekas Gedung Kodim Kalideres, Jakarta Barat, yang berada di Perumahan Daan Mogot Baru.
Keberadaan pencari suaka mendapatkan penolakan dari warga. Ketua RT 005, RW 17, Jantoni menyampaikan alasannya. Menurut dia, aktivitas warga menjadi terganggu sejak ada para imigran.
"Mereka menganggu. Masalahnya waktu hari pertama sudah ada warga yang naik mobil diketok-ketok. Kemudian, katanya para imigiran cuma di dalam tapi kenyatanya pada keluar. Malah ada yang duduk dan tidur di emperan ruko. Saya bisa ngomong gini karena kontrol dan lihat sendiri," papar Jantoni saat ditemui di kediamannya, Minggu (14/7/2019).
Menurut Jantoni, Pemprov DKI sama sekali tidak berkoordinasi dengan warga dan pengurus RT setempat terkait penempatan imigran pencari suaka di bekas Gedung Kodim.
"Terus terang sama saya tidak koordinasi," kata Jantoni.
Jantoni mengatakan, pada Rabu sore 10 Juli 2019, tiba-tiba datang dari petugas pemerintah seperti PPSU, Satpol PP dan perwakilan dan kecamatan serta kelurahan sekitar 15.00 WIB. Mereka kemudian membersihkan bekas Gedung Kodim Kalideres, Jakarta Barat.
"Masyarakat kira Kodim Grogol pindah ke sini. Masyarakat sudah senang. Tapi ternyata malam hari baru tahu kalau itu buat pengungsi. Besoknya baru pengungsi pada masuk ke situ," ujar dia.
Jantoni menerangkan, sampai saat ini Ketua RW sedang mencari solusi dengan camat, Kapolres, Kapolsek, Dandim, dan Perwakilan Sekolah
"Ini yang kita tunggu. Saya minta dengan pemerintah yang punya wewenang di pengungsi coba cari jalan keluar. Saya nggak bisa membendung kalau sampai warga sudah mau unjuk rasa ke lapangan," ujar dia.
Sementara itu, Lurah Kalideres Mochamad Fahmi membantah tidak berkoordinasi dengan warga terkait dengan keberadaan pencari suaka.
"Sudah (koordinasi), warga di sini kan taat hukum. Kata siapa (tidak koordinasi), RT berapa, biar saya konfrontir," ujar dia saat ditemui.
Saat itu, Fahmi mengaku meminta pihak RT dan RW menyampaikan kepada warga terkait rencana penggunaan bekas Gedung Kodim Kalideres.
"Bahwa akan ada pengungsi dan jawaban mereka ya, saya kira RT itu kan merespons apa yang disampaikan warga kan. Kalau RT RW itu hanya iya, nanti kita sampaikan ke warga," ujar dia.
Advertisement