Sukses

BNPB Waspadai Kekeringan Picu Karhutla

Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Doni mengungkapkan, per 8 Juli 2019, total luas kathutla pada 2019 mencapai 30.477 hektar.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) khawatir jika kekeringan yang melanda beberapa daerah di Indonesia dapat memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

"Potensi cuaca kering di beberapa wilayah lain dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (kahutla)," kata Kepala BNPB Doni Monardo dalam rapat terbatas mengenai antisipasi dampak kekeringan di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/7/2019).

Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Doni mengungkapkan, per 8 Juli 2019, total luas kathutla pada 2019 mencapai 30.477 hektar. Porsi terbesar, menurut kepala BNPB itu teridentifikasi berada di Riau dengan total mencapai 27.683 hektar.

Kemudian Kalimantan Barat mencapai 2.274 hektar, Sumatera Selatan 236 hektar, Aceh 142 hektar, Kalimantan Timur 53 hektar, Kalimantan Tengah 27 hektar dan Jambi 4 hektar.

"Lima provinsi, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel telah menetapkan status siaga bencana karhutla," katanya.

Terkait hal itu, Doni mengungkapkan pihaknya mendorong BPB Daerah dan berbagai pihak untuk melakukan upaya pencegahan seperti peningkatan kesejahteraan kepada satuan tugas yang bekerja di lapangan, pengembangan potensi ekonomi lokal, pengembangan kapasitas dalam mengelola hutan dan lahan, serta pengolahan hasil produksi hutan dan lahan menjadi nilai tambah.

Dirinya juga mengungkapkan, untuk melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo, Doni menyampaikan bahwa persiapan mengatasi kathutla harus segera dimulai.

"Titik api harus dipadamkan sejak dini," tegasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

1.900 Desa Dilanda Kekeringan

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, lebih dari 1.900 desa yang tersebar di 79 Kabupaten dan tujuh provinsi dilanda kekeringan. Menurut Kepala BNPB Doni Monardo, desa terdampak paling banyak berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 851 desa, selanjutnya Jawa Timur 566 desa, Nusa Tenggara Barat 302, Jawa Tengah 147, DI Yogyakarta 78, Jawa Barat 42 dan Bali 25.

"Total desa terdampak kekeringan tersebut berjumlah 1.969 desa," kata Doni dalam rapat terbatas mengenai antisipasi dampak kekeringan di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/7/2019).

Demi mengantisipasi dampak dari bencana tersebut, kata Doni, pihaknya telah melakukan beberapa strategi penanganan dengan cara menyiapkan suplai air bersih. Hal itu dilakukan dengan langkah konkret seperti menambah mobil tangki, hidran umum dan sumur bor.

Selain itu, tutur Doni, BNPB akan mendukung dengan operasi hujan buatan.

"Langkah taktis cepat yang dilakukan oleh BPBD yaitu distribusi air bersih kepada warga," paparnya.