Soal Langkah Politik Gerindra, JK: Perlu Ada Keseimbangan Demokrasi

Wapres Jusuf Kalla — Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai perlu ada pembicaraan antara Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto untuk mencapai keseimbangan demokrasi. Hal ini dikatakan Jusuf Kalla terkait Partai Gerindra yang sedang menentukan langkah partainya ke depan.

"Ya soal koalisi itu ditentukan harus dua belah pihak baik oleh Gerindra juga tentu apalagi pihak partai pemerintah, nanti ya dilihat lah, tapi negeri ini demokrasi perlu keseimbangan," kata JK usai menutup sekolah legislatif Partai Nasdem, di Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

Dia menilai perlu adanya keseimbangan antara partai koalisi dengan opsisi. "Tidak mengatakan lebih baik, tapi perlu keseimbangan," ungkap JK.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut, partainya menyiapkan konsep sebagai tawaran untuk bergabung di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Konsep tersebut sebagai penegasan supaya tak sekadar bagi-bagi kursi bila seandainya Prabowo telah memutuskan Gerindra akan bergabung ke koalisi petahana.

"Ya kalau ke dalam (koalisi pemerintah) itu tidak langsung bagi-bagi kursi tetapi dengan tukar menukar konsep. Kalau konsep kita diterima (pemerintah), artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).

"Kalau (konsep) itu semua diakomodir (pemerintah) artinya ya (Gerindra masuk) di dalam (pemerintahan). Kalau pun di luar ya dengan kritik membangun," sambung Dasco.

Dasco mengungkapkan, konsep yang ditawarkan Gerindra kepada pemerintah tentang ketahanan pangan dan ketahanan energi.

"Konsep mandiri pangan, ketahanan energi, ketahanan pangan terus mandiri apa gitu ya, tadi saya lupa. Pokoknya itu jadikan satu konsep," ungkapnya.

Bila konsep tersebut diterima pemerintah, Gerindra akan menyiapkan kader terbaiknya untuk mengisi jabatan strategis eksekutif yang sesuai dengan konsep yang ditawarkan.

"Kalau konsep mandiri-mandiri itu kemudian diterima lalu kan nanti akan dihitung bidangnya berapa orangnya berapa, kan begitu. Mungkin juga bisa dielaborasi berapa yang sudah ada, berapa yang belum ada orangnya," terangnya.

Meski demikian, hal ini perlu dibahas lebih lanjut. Dia menyebut konsep tersebut baru sekadar tawaran.

"Konsep-konsep itu kan baru ditawarkan. Nanti kalau diterima atau nggak kan mesti diskusi lebih lanjut. Jadi belum tentu diterima," Dasco mengakhiri.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Ma’ruf Amin bertemu Jusuf Kalla untuk bertemu informasi terkait tugas-tugas wapres.

2 dari 2 halaman

Minta Kursi MPR

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mujahid menilai, sebaiknya partainya menduduki kursi Ketua MPR periode 2019-2024. Sebab, hal itu dianggapnya sesuai dengan semangat rekonsiliasi antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden, Ir Joko Widodo," kata Sodik dalam keterangan tertulisnya yang diterima Merdeka, Jumat (19/7/2019).

Menurut Sodik, semangat rekonsiliasi harus ditunjukan dalam pemilihan Ketua MPR. Karena itu, dia merasa sebaiknya Gerindra yang menjabat posisi tersebut.

"Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini, pertama-tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari angggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai, dalam menetapkan ketua MPR," ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, komposisi pimpinan DPR dan MPR yang diusulkannya tidak perlu ditentukan dengan menunggu koalisi pemerintah dan oposisi terbentuk. Komposisi itu, lanjutnya, sudah harus berjalan dengan sendirinya, mengingat masyarakat sudah mengetahui peran Gerindra dan PDIP selama ini.

"Komposisi ketua MPR dan DPR diatas tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan, karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019-2024," ucap Sodik.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

Jusuf Kalla
Tokoh
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla atau JK adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2014.
Lihat Selengkapnya
Jusuf Kalla
Gerindra
Organisasi
Gerindra ialah sebuah partai politik di Indonesia
Lihat Selengkapnya
Gerindra
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi