DMI Tegaskan Syafruddin Tak Ikut-ikutan Bursa Calon Ketum PPP

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin. (Dok Kementerian PANRB)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia (DMI), Syafruddin, tidak ikut-ikutan dalam kontestasi calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kepala Departemen Hubungan Antar Lembaga DMI, Husain Abdullah menuturkan Syafruddin akan fokus mengurusi lembaga tersebut.

"Menegaskan bahwa kalau Syafruddin yang kini juga sebagai Menpan RB, tidak akan ambil bagian dalam kontestasi tersebut," kata Husain saat dikonfirmasi Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (20/7/2019).

Menurut dia, Syafruddin merasa terhormat dijagokan untuk menduduki kursi orang nomor satu di PPP. Namun, kata Husain, Syafruddin lebih memilih mengurusi DMI. Ini mengingat, dia masih memiliki tanggung jawab yang besar di organisasi tersebut.

"Melihat besarnya tanggung jawab di Dewan Mesjid sebagai Ketua Harian, membuat Syafruddin, merasa lebih baik fokus mengurus umat lewat DMI," terang Husain.

Ia mewakili DMI pun sangat mendukung keputusan yang diambil Syafruddin. Dia menilai kedua posisi tersebut sama-sama bermanfaat bagi umat. Oleh karena itu, kata dia, pilihan Syafruddin sudah tepat ketika memilih salah satu di antaranya.

"Karena kedua-duanya bermanfaat untuk umat, sehingga kami semua di Dewan Mesjid menganggap Pak Syaf cukup memilih atau fokus salah satu di antaranya saja," kata Husain soal kemungkinan Syafruddin ikut bursa calon Ketum PPP.

2 dari 2 halaman

Percepat Pergantian Ketum PPP

ppp — Suasana di Mukernas PPP yang digelar di Hotel Le Dian, Kota Serang, Banten, Sabtu (20/07/2019). (Liputan6.com/Yandhi Deslatama)

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PPP merekomendasikan DPP untuk mempercepat muktamar guna mencari ketua umum yang baru. Hingga kini, pucuk pimpinan PPP masih dijabat oleh Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Selama berjalannya Mukernas, pembahasan kapan waktu akan digelarnya Muktamar menjadi isu yang paling sering dan membutuhkan waktu cukup lama dibahas oleh para peserta.

"Tentu bergantung pada pilkada yang akan digelar 2020, muswil (musyawarah wilayah) dan muscab (Musyawarah Cabang) dilakukan tiga bulan berturut-turut. Kemungkinan akan dilakukan setelah pilkada dan pelantikan kepala daerah," kata Suharso Monoarfa di Hotel Le Dian, Kota Serang, Banten, Sabtu (20/07/2019).

Sejumlah nama tokoh di luar PPP juga muncul sebagai calon ketua umum, sebut saja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah hingga yang terbaru nama Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas). Nama terahir sempat ditolak kader muda PPP. Bahkan, Buwas sendiri juga menolaknya.

"Memang ada kabar burung masuk ke kami, ada yang ingin masuk dan memimpin PPP, tentu kami ada AD/ART dan rukun yang harus dipenuhi," terang Suharso.

Sebelum Muktamar PPP digelar, pengurus partai akan menggelar rapat internal penentuan dan mekanisme pelaksanaannya. Rapat tersebut akan membahas apakah akan menggelar muktamar luar biasa atau muktamar biasa untuk mengganti pucuk pimpinan di partai berlambang Kabah itu.

"Ada muktamar luar biasa maupun muktamar biasa. Esensi muktamar luar biasa, hanya melanjutkan hingga 2021. Kalau muktamar dipercepat maka kalendernya itu mundur," jelas Suharso.