Soal Kasus BLBI, Maqdir Minta KPK Berbesar Hati Terima Putusan MA

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa mereka menghormati Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

Namun begitu, menurut Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail, tindakan KPK justru bertentang dengan yang disampaikan.

"Pernyataan bahwa KPK menghormati Putusan MA ini hanya pemanis bibir saja, karena ternyata juru bicara dan pimpinan KPK menyatakan tetap akan memanggil Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih Nursalim (IN) sebagai tersangka,” ujar Maqdir dalam keterangannya, Jakarta, (21/7/2019).

Dia menambahkan tindakan KPK secara sengaja menempelkan copy surat panggilan di papan pengumuman PN Jakarta Pusat merupakan bukti KPK tidak menghormati putusan MA. Pun dengang pemanggilan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

"Sekiranya KPK benar menghormati putusan MA, tidak selayaknya mereka tetap memanggil SN dan IN sebagai tersangka, mengingat dalam surat dakwaan SAT dia didakwa melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan SN, IN dan Dorodjatun Kuntjoro Jakti," ujar Maqdir.

Dia menunjukkan bahwa dalam putusan MA pada 9 Juli, menyatakan tindakan terdakwa Syafruddin Aryad Temenggung tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging).”

“Dengan demikian berarti bahwa kedudukan SN dan IN sebagai kawan peserta dari SAT dalam melakukan perbuatan pidana adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya”, tegas dia.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di negara ini telah memutuskan bahwa penerbitan SKL BLBI BDNI bukan merupakan tindak pidana, hal mana sesuai Release and Discharge yang diberikan Pemerintah kepada SN pada tahun 1999 karena telah memenuhi seluruh kewajibannya.

“Seharusnya Pimpinan KPK berbesar hati untuk menerima Putusan MA yang menyatakan bahwa perkara yang terkait SN dan IN bukan lagi merupakan perkara yang dapat ditangani KPK,” tegas Maqdir.

Maqdir menyatakan statement dan tindakan KPK yang bermaksud meneruskan proses pidana terhadap SN dan IN menunjukkan lembaga itu telah tidak menghormati sejumlah pihak. Seperti MA, Release and Discharge dari Pemerintah, dan Instruksi Presiden, serta statement Wakil Presiden JK yang meminta menghormati putusan MA.

Saksikan video pilihan berikut ini: