HEADLINE: Langkah Pemerintah Usai Kasasi Karhutla Kandas, PK atau Patuhi Putusan?

Tak berhenti di situ, pemerintah juga berencana mengajukan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, mengatakan pemerintah mengajukan PK karena tak mau dianggap tak becus mengatasi masalah kebakaran hutan ini. 

"Berkaitan dengan obligation, berkaitan dengan responsibility, jangan sampai nanti dilihat oleh negara luar, 'wah negara Indonesia masih lemah dalam menangani ini'," kata Moeldoko kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Moeldoko mengaku telah melakukan evaluasi bersama dengan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya. Kesimpulan mereka, selama ini pemerintah telah berupaya maksimal dalam mengatasi kebakaran hutan. 

"Pemerintah ini bukan diam, pemerintah ini bekerja keras untuk melakukan itu, baik melakukan evaluasi maupun mengambil langkah-langkah baru dalam mengatasi kebakaran hutan. Kami tidak diam, pemerintah bekerja keras untuk itu," ujar Moeldoko.

"Kalau masih ada pandangan atau keputusan hukum seperti itu, maka pemerintah punya upaya lain, upaya baru untuk melakukan peninjauan kembali," lanjutnya.

Pemerintah, kata dia, sudah melakukan berbagai upaya misalnya restorasi gambut. Pemerintah juga telah melakukan upaya hukum pembinaan lingkungan bagi pelaku pembakaran hutan.

Sementara, untuk tuntutan pembangunan rumah sakit khusus paru-paru, kata Moeldoko, pemerintah tak keberatan.

"Banyak rumah sakit di daerah. Enggak perlu ada satu rumah sakit sendiri (khusus), kan bagaimana mengoptimalisasi, nanti dilihat lagi. Menurut saya sih hal yang biasa itu, kalau merupakan tanggung jawab pemerintah, enggak ada masalah," tandas Moeldoko.

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung HM Prasetyo selaku pengacara negara. Sebagai Tergugat II, Menteri LHK akan menunggu salinan putusan kasasi dari MA.

"Kita akan melakukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dan saya akan koordinasi kepada Jaksa Agung sebagai pengacara negara, jadi kita akan lakukan," kata Siti Nurbaya di Jakarta.

Siti mengatakan, ia akan mempelajari dokumen tersebut bersama beberapa pihak yang digugat. Dia juga mengklaim sudah mempunyai analisis tentang apa saja yang digugat.

"Ya saya harus lihat dulu dokumennya. Tapi walaupun seperti itu, kita punya analisis tentang apa-apa yang digugat, sebab tahun lalu kan ketika mereka menang di pengadilan tinggi kan, juga kita tahu juga," kata Siti.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menilai, putusan kasasi MA itu lebih untuk mengingatkan pemerintah bahwa ada hal lain yang harus dilakukan selain menangani kebakaran hutan. Karena, kata dia, apa yang digugat tersebut ada dalam bagian turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang belum kelar.

"Karena saya tahu bahwa sebagian dari turunan itu sudah digarap sejak dari awal hadirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lambat terbitnya turunan undang-undang itu karena memang tidak mudah untuk menerjemahkan bahasa ke dalam bahasa perundang-undangan. Kalay salah tulis maka akan timbul multitafsir yang justru malah berakibat tidak baik," kata Bambang kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Meski begitu, kata Bambang, dirinya tidak mengetahui apa yang akan dijadikan novum pemerintah untuk mengajukan PK. Sebab, ia mengaku dirinya tak dilibatkan dalam merumuskan PK tersebut.

"Kalaupun mau PK mungkin karena punya novum bahwa apa yang diminta itu sebenarnya sedang dibuat namun belum tuntas. Tetapi saya tidak tahu novum baru yang akan digunakan pemerintah," tandas Bambang.

Tunggu Surat Kuasa

Sementara, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pihaknya kini masih menunggu surat kuasa dari pemerintah untuk mengajukan PK.

"Ya memang jaksa itu pengacara negara, kita tunggu nanti di sini kan ada surat kuasa khusus sebagai dasar kita punya legal standing untuk mewakili pemerintah dalam proses persidangan di pengadilan, baik di tingkat negeri tinggi maupun mahkamah agung," ujar dia di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Prasetyo juga mengaku akan mencari bukti baru untuk diajukan ke Mahkamah Agung.

"Kita akan cari novum hal-hal yang baru yang bisa kita sampaikan. Sehingga nanti dicerna dengan baik oleh pihak pemutus, MA diharapkan putusannya akan berbeda," kata Prasetyo.

Dalam pengajuan PK, Jaksa Agung akan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Termasuk juga dengan kejaksaan-kejaksaan di bawahnya.

"Karena jaksa adalah pengacara negara dan kita tentunya akan mewakili negara di dalam," ujarnya.

Prasetyo menegaskan, apa yang ia lakukan bukan untuk membantu Jokowi secara pribadi. Tapi yang ia bela yakni Jokowi sebagai pemimpin negara.

"Pak Jokowi kan digugat bukan sebagai pribadi, tapi sebagai pemimpin negara. Nah kita harus tampil sebagai pengacara kepala negara dan pemerintahan," ucapnya.

Prasetyo berpendapat, saat ini pemerintah tak pernah berdiam diri dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Buktinya, kata Prasetyo, saat ini statistik peristiwa kebakaran hutan terus menurun. Bahkan, kata dia, baik pelaku perorangan maupun korporasi sudah menerima hukuman.

Sebagai penggungat, Ari Rompas mengaku kecewa dengan rencana pemerintah untuk mengajukan PK. Sebab, kata Ari, dirinya dan kawan-kawan mengajukan gugatan hanya agar pemerintah menjalankan fungsinya dengan benar.

"Sebagai pemerintah seharusnya hanya melakukan eksekusi putusan-putusan itu, sehingga kami sebagai pengugat memiliki rasa aman dari kebakaran hutan," ujar Ari kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Ari pun yakin PK yang diajukan pemerintah tak akan berhasil, sebab dia memiliki bukti yang cukup kuat bahwa pemerintah harus bertanggungjawab atas dampak kebakaran hutan 2015 lalu.

"Mereka mau PK pakai apa? Kalau pakai novum bahwa kebakaran hutan itu sudah teratasi, tapi kerugian negara dan dampaknya sangat besar sekali. Kalau mereka mau menunjukkan fakta-fakta setelah (peristiwa 2015) itu tidak akan berpengaruh," kata dia.

Ari pun yakin MA akan menolak PK yang diajukan pemerintah. Untuk itu, dia berharap pemerintah segera menjalankan keputusan pengadilan.

"Kami hanya akan meminta eksekusi segera dijalankan," ujar Ari.

Sementara, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati menilai, aneh jika pemerintah justru mengajukan PK. Padahal, kata dia, putusan hukum MA itu isinya hanya meminta pemerintah melaksanakan kewajibannya.

"Kalau PK maksudnya apa? Apakah pemerintah menolak melindungi warga negara?," ujar Nur kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Nur meminta pemerintah agar putusan tersebut tidak hanya dilihat soal kalah atau menang.

"Ini peringatan warga negara kepada pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dan melindungi warga yang menjadi korban," kata dia.

Untuk itu, kata Nur, Walhi berharap pemerintah tidak mengajukan PK dan konsisten melaksanakan putusan pengadilan.

"Karena putusan yang dikeluarkan merupakan tuntutan penggugat, bukan hal yang luar biasa, tapi hanya permintaan warga negara," ujar Nur.

Seperti diketahui, kata Nur, di Kalimantan Tengah, Barat dan Selatan kebakaran hutan terjadi setiap tahun selama puluhan tahun. Sementara warga yang menjadi korban dampak kebakaran tidak pernah mendapat perlindungan.

Mereka, kata Nur, harus menanggung gangguan kesehatan dalam jangka panjang.

"Bagaimana balita menjadi korban asap, gangguan kesehatan sehingga berpengaruh pada kecerdasan, jadi ini bukan bicara soal generasi saat ini, tetapi generasi yang akan datang," ujarnya.

Ditambah lagi, mereka berobat dengan biaya sendiri.

"Mereka berobat dengan dana sendiri. Kalau tidak ada kebakaran hutan, mereka tidak akan mengeluarkan uang untuk berobat," ucap Nur.

Sementara, Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan seharusnya pemerintah tak perlu mengajukan PK. Sebab, apa yang menjadi tuntutan warga itu adalah hal sederhana, yaitu melakukan fungsi pemerintahan.

"Kalah pun tidak berakibat apapun kepada pemerintah, tidak mengurangi wibawa, tidak ada urgensinya bagi pemerintah mengajukan PK. Justru yang urgen adalah melaksanakan fungsi-fungsinya," ujar Margarito kepada Liputan6.com, Senin (22/7/2019).

Margarito mengatakan, syarat mengajukan PK setidaknya ada dua, yaitu adanya bukti baru atau menemukan adanya kekeliruan dalam putusan hakim. "Kalau pemerintah bisa buktikan itu, bisa ajukan PK. Kalau tidak, bisa kalah lagi," ujar dia.

Jika PK yang diajukan pemerintah ditolak, kata Margarito, justru bisa menurunkan citranya. 

"Jadi, menurut saya, patuhi saja putusan ini, tunjukkan dengan memperbaiki masalah ini dengan performa yang baik, itu jawaban paling hebat daripada mengajukan PK," tandas Margarito.

Sementara, Pengamat Hukum Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai putusan MA seharusnya menjadi kritik membangun bagi pemerintah. Di mana, kata dia, selama ini kinerja jajaran Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup belum melaksanakan tugasnya dengan baik. 

"Jadi jika Presiden mencari cari alasan PK adalah sikap yang tidak bijaksana," kata Fickar kepada Liputan6.com.

Demikian juga, kata dia, sikap Jaksa Agung yang seolah ingin membela Presiden Jokowi tanpa melihat substansi isi putusan.