PKB: Penambahan Kursi Pimpinan MPR Tak Tepat

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet dan politikus PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, koalisi pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berada dalam satu paket pimpinan MPR. Lima partai koalisi bisa masuk dalam satu paket dengan cara mengubah undang-undang agar menambah kursi Wakil Ketua MPR.

Diketahui, paket pimpinan MPR terdiri dari empat fraksi partai politik dan satu fraksi DPD.

Menanggapi wacana itu, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding tidak sepakat jika kursi pimpinan MPR ditambah. Apalagi jika niatnya hanya untuk mengakomodasi semua partai koalisi agar masuk dalam satu paket.

"Kalau tujuannya untuk mengakomodasi seluruh koalisi saya kira tidak tepat ya kalau alsannya itu dipakai untuk menambah kursi anggota MPR," ujar Karding kepada wartawan, Selasa (23/7/2019).

Dia mengatakan, tahun lalu sudah ada perubahan untuk menambah satu kursi pimpinan MPR. Menurutnya, jika untuk bagi-bagi jabatan, banyak instrumen yang dapat dibagi. Seperti alat kelengkapan dewan di DPR dan MPR.

"Kalau kebutuhannya untuk koalisi kan di MPR dan DPR ini banyak sebenarnya hal yang bisa menjadi instrumen sharing politik, jadi ada alat kelengkapan, di DPR maupun di MPR," ujar Karding.

Dia menilai, koalisi menyepakati hal demikian bersama-sama. Sehingga tercapai kesepakatan untuk satu paket Koalisi Indonesia Kerja dalam pimpinan MPR.

"Ini bisa menjadi bagian dari sharing alat politik kalau itu bisa dibicarakan bersama, oleh koalisi dalam hal ini tentu jika koalisi itu sepakat ingin satu paket Koalisi Indonesia Kerja," ujarnya.

Sementara, kemungkinan partai oposisi masuk dalam paket, Karding menegaskan perlu pembahasan bersama anggota koalisi.

"Tetapi kalau ada masuk partai lain maka harus dibicarakan bersama. Tentu harus sesuai dengan kesepakatan mereka," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: