Golkar Pastikan Tidak Ada Celah untuk Gerindra Jadi Pimpinan MPR

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Usai Menggelar Kampanye Akbar di Istora, Senayan, Jakarta. (Foto: Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, jatah kursi pimpinan MPR periode 2019-2024 akan diberikan kepada kader partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia menjelaskan, koalisi ini masih solid karena memiliki 60 persen kursi di parlemen.

"Belum ada (kesepakatan partai Gerindra), kan kita koalisi masih 60 persen dan sudah disepakati bahwa pimpinan MPR dari koalisi," kata Airlangga di Kantor Wapres, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019)

Dia menjelaskan, koalisi Jokowi-Ma'ruf sudah satu suara akan memegang dan membuat satu paket calon pimpinan MPR. Walaupun nantinya akan muncul dua paket calon yang diajukan oleh masing-masing fraksi di DPR dan kelompok anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Paket kalau pemilihan pasti lebih dari satu oaket tapi koalisi pendukung poemerintah pasti pegang satu paket," kata Airlangga.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDIP Pramono Anung mengatakan, jatah kursi Ketua MPR periode 2019-2024 akan diberikan kepada partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Sebab, koalisi pendukung pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin memiliki suara mayoritas di parlemen.

"Pasti koalisi pemerintahan jadi satu paket," ucapnya di Istana Negara, Selasa (23/7/2019).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tengah jadi incaran partai-partai dalam barisan koalisi Jokowi- Ma'ruf Amin, PKB dan Partai Golkar. Setelah jatah kursi Ketua DPR milik PDIP, dua partai besar yaitu Golkar dan PKB juga sama-sama men...

2 dari 2 halaman

Mekanisme Pengisian Berbeda

Dia menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan Ketua MPR berbeda dengan Ketua DPR. Pramono menyebut pengisian jabatan Ketua MPR amat bergantung pada koalisi. Sementara, Ketua DPR otomatis diberikan ke PDIP sebagai parpol pemenang Pemilu 2019.

"Tentunya Ketua MPR ini karena memang cara dan sistem pemilihannya berbeda dengan Ketua DPR, kalau Ketua DPR kan otomatis lima terbesar menjadi pimpinan. Bagaimana pengaturan untuk Ketua MPR? Ini sangat bergantung dari koalisi sendiri. kalau ketua DPR kan hampir dipastikan dari PDI Perjuangan," jelasnya.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com