Ganjar Pranowo Menilai Bupati Kudus Nekat

KPK Periksa Ganjar Pranowo sebagai Saksi Kasus E-KTP — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/5/2019). Ganjar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar nonaktif Markus Nari. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Wonosobo - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat 26 Juli 2019 punya nyali luar biasa. Dia mengatakan, kepala daerah itu selalu diawasi oleh delapan institusi.

"Kalau hari ini ada yang korupsi itu keberaniannya sudah melebihi yang lain karena sudah diawasi delapan institusi dan masyarakat terbuka, tetapi ini masih jalan maka nyalinya dahsyat, luar biasa," kata Ganjar di Wonosobo, seperti dilansir Antara, Sabtu (27/7/2019).

Dia menyampaikan hal tersebut usai mengikuti tradisi cukur rambut gembel di Alun-Alun Wonosobo.

"Saya ingin mengatakan ini orang nekat dan cenderung dableg," ujar Ganjar Pranowo soal Bupati Kudus.

Dia menuturkan, setiap melantik kepala daerah baru selalu mengingatkan untuk jaga integritas dan kerja sama dengan KPK. Dia juga mendorong LHKPN kepala daerah.

"Namun ternyata, sikap individu dan pikiran termasuk mindset di masing-masing ternyata sulit, maka kalau semua sudah sulit dikasih tahu, dilatih tidak bisa, OTT memang menjadi obat mujarab," ucap Ganjar Pranowo saat ditanya soal penangkapan Bupati Kudus.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bupati Kudus M. Tamzil kembali terjaring OTT KPK terkait dugaan kasus pengisian jabatan.

2 dari 2 halaman

Tak Beri Ampun

Dia menyesalkan soal jual beli jabatan ini. Jika tahu ada jual beli jabatan, dia tak akan memberi ampun kepada pelakunya.

"Semua oke-oke saja, baik-baik saja dan kalau saya dengar ada orang jual beli jabatan saya sikat. Kok kemudian ada kejadian orang cerita jual beli jabatan, semua masyarakat yang mengomentari soal ini bilang kami malu," kata Ganjar.

Ganjar mengaku sempat mengusulkan agar ada perwakilan KPK di daerah, saat pertama kali menjadi gubernur. Jateng, lanjut dia, siap memfasilitasinya, minimal untuk pencegahan dan koordinasi supervisi pencegahan yang dilakukan dari awal-awal pemerintahan.

"Kudus bagian yang saya ingatkan betul karena Kudus ini unik, bupati terpilih pernah mengalami hal yang serupa. Kalau begini kan jadi residivis," ujar Ganjar.