Psikotes Ala Albert Einstein di Seleksi Capim KPK

Dari 104 nama capim yang ikut psikotes, tiga di antaranya adalah calon incumben, Mereka adalah Alexander Marawata, Basaria Panjaitan, dan Laode M Syarief.

Basaria Panjaitan menyatakan optimismenya bisa lolos uji psikotes capim KPK jilid V periode 2019-2023. 

"Pokoknya kalau sudah maju harus yakin lolos lah, kalau enggak yakin masa kita melangkah," ujar Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 27 Juli 2019.

Jenderal bintang dua itu mengaku tak ada persiapan khusus menghadapi tes ini. "Enggak ada, enggak ada persiapan khusus, biasa saja," kata dia.

Sementara itu, Laode M Syarif mengungkapkan, tak mempunyai persiapan khusus mengikuti tes psikologi.

"Enggak ada (persiapan). Karena semuanya (tes) psikologi hari ini. Ya berupaya tabah saja," ujar Laode. 

Laode mengaku, cukup kesulitan dalam tes kali ini. Salah satu soal tes psikologi adalah mencocokkan gambar dan pauli tes. Hal itu, kata dia, membutuhkan waktu lama.

"Kesulitannya ya mencocokkan gambar. Terus yang paling terakhir itu tes pauli, menjumlahkan tapi banyak banget," kata dia.

Saat mengikuti seleksi periode sebelumnya, menurut Laode soalnya berbeda namun metodenya sama. Terkait seberapa besar optimismenya bisa lolos ke tahap selanjutnya, Laode mengatakan biasa saja terpenting dirinya telah berusaha yang terbaik.

"Bukan optimis, biasa aja. Yang penting kerja semampu kita," kata dia.

Dia menambahkan, hasil tes psikologi tak bisa diprediksi hasilnya karena ahli yang akan menilai. Berbeda dengan tes tulis pengetahuan umum.

"Semua orang kalau psikologi itu semua enggak tahu hasilnya. Hanya ahlinya yang bisa menilai," pungkasnya.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) capim KPK, Yenti Garnasih mengatakan, pihaknya tidak mewajibkan para capim KPK untuk melampirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama proses seleksi.

Menurut Yenti, LHKPN hanya diwajibkan bagi capim KPK yang telah resmi dipilih. Mereka harus melaporkan LHKPN sebelum dilantik. 

"Itu kan dari undang-undangnya Pasal 29, dalam hal calon pimpinan KPK, tulisannya adalah pimpinan komisioner ketika diangkat sebagai komisioner harus mengumumkan harta kekayaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Karena kan untuk diangkat, bukan untuk mengikuti seleksi," kata Yenti di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu 28 Juli 2019.

Yenti menyampaikan, pihaknya tak punya kewenangan meminta LHKPN kepada capim KPK. Namun, jika ada masukan pihaknya akan mempertimbangkan.

Dalam syarat administrasi, capim KPK diwajibkan melampirkan surat pernyataan kesediaan melaporkan LHKPN jika terpilih, termasuk juga bersedia mengundurkan diri dari pekerjaan asal dan tidak rangkap jabatan.

"Dan LHKPN kan tidak wajib. Swasta, masyarakat, tidak punya kewajiban LHKPN. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan dalam bagaimana menerjemahkan keinginan Undang-Undang," lanjutnya.

Jika sejak awal pelaporan LHKPN diwajibkan, Yenti khawatir tak ada yang mendaftar capim KPK.

"Nanti kalau sejak awal begini malah enggak ada yang daftar gimana?" ujarnya.

Sebelumnya, KPK berharap, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) menjadi alat ukur dalam proeses seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK.

"Namun, sebelum mereka terpilih hal yang paling penting adalah kepatuhan pelaporan kekayaan tersebut juga dilihat sebagai alat ukur oleh panitia seleksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Senin 22 Juli 2019.

Febri mengatakan, kepatuhan LHKPN merupakan hal sangat krusial, sebab mencerminkan para capim sebagai penyelenggara negara yang baik.

"Karena ini adalah tools pencegahan yang penting yang dilakukan KPK. Jadi bagaimana mungkin kalau calon pimpinannya tidak patuh melaporkan LHKPN sebelumnya ketika menjabat sebagai penyelenggara negara," ujarnya.

Selain itu, KPK juga berharap, Pansel melihat rekam jejak hingga kepatuhan pelaporan gratifikasi dari para capim KPK. Dengan laporan gratifikasi itu, Febri menyebut, akan terlihat apakah capim kompromis atau tidak.   

"Kalau ada pihak tertentu yang menjadi pejabat negara dan kompromistis dengan pemberian dari pihak lain, saya kira itu memiliki problem dari aspek integritas," tambah Febri.

Febri mengingatkan, agar Pansel benar-benar menyaring capim yang bermasalah agar tidak lolos, sehingga tidak berakibat pada pelemahan KPK.

"Jangan sampai orang-orang yang ingin melemahkan KPK yang justru menjadi pimpinan KPK," katanya.