Pansel Capim KPK: Beri Masukan Boleh, Tapi Tidak Mendikte

Mencari Pemberantas Korupsi yang Mumpuni Bersama Antasari Azhar — Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih saat menjadi pembicara diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam diskusi ini membahas tema " Mencari Pemberantas Korupsi yang Mumpuni ". (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK), Yenti Ganarsih, menanggapi keinginan Koalisi Masyarakat Sipil yang meminta agar kasus penyerangan penyidik senior KPK Novel Baswedan diangkat menjadi salah satu isu dan materi yang diujikan dalam proses seleksi.

"Menurut saya dan teman-teman, itu bukan masalah yang harus diketahui KPK kan. Kita kan bukan tim TGPF, kita bukan itu. Pertanyaannya ke sana dong, permasalahan nya ke sana," tutur Yenti di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2019).

Meski begitu, Yenti paham dengan maksud dari masukan tersebut. Tentu Pansel KPK menerima dan mempertimbangkan hal itu.

"Masukan-masukan silahkan sampaikan, nanti kita pertimbangkan. Kita akhirnya yang memutuskan juga. Jadi masukan boleh, tapi tidak boleh mendikte," jelas dia.

Yenti berharap publik percaya dengan kinerja tim Pansel KPK. Termasuk juga pihak-pihak yang rutin menyuarakan masukan selama proses seleksi komisioner lembaga antirasuah itu berlangsung.

"Ada acuannya, masukan boleh. Tapi apa yang didiktekan lihat, apa yang disampaikan juga kita pertimbangkan, kita lihat, dan kita lihat acuan kita Undang-Undang dan hukum yang berlaku," kata dia.

Yenti pun menegaskan, setiap masukan yang diterima hanya menjadi masukan. Namun, keputusan tetap berada di tangan Pansel.

"Kita terima masukan, menyampaikan boleh, semoga tidak mendikte. Dan jangan pandang seolah-olah kita awam sekali," Yenti menandaskan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Bupati Kudus M. Tamzil kembali terjaring OTT KPK terkait dugaan kasus pengisian jabatan.

2 dari 2 halaman

Jaga Netralitas

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan, pembentukan Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) transparan dan terbuka. Dia mengklaim istana menjaga netralitas pansel.

"Iya, dari awal kami membentuk. Kami jaga kemandirian pansel. Kami aja dari dulu, nggak berani,'' kata Pratikno di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

Dia mengatakan tidak berani berbincang dengan anggota lain agar menjaga netralitas serta profesionalitas pansel KPK.

''Rapat pansel KPK dulu di sini, kalau saya satu lift saja nggak berani. Kami jaga betul netralitas dan kami percaya kompetensi dan profesionalitas pansel yang dibentuk Presiden,'' ungkap Pratikno.