BPS Sebut Indeks Demokrasi Papua Barat Masuk Katagori Buruk di Periode 2018

BPS menggelar konferensi pers terkait degan Indeks Demokrasi Indonesia di sejumlah daerah. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Liputan6.com, Jakarta - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua Barat periode 2018 menunjukkan tren penurunan sebesar 4,47 poin. Meurujuk data 2017, tercatat indeks demokrasi di provinsi tersebut angkanya sebesar 62,76 poin.

"Jadi di Papua Barat ini ada penurunan ya menjadi 58,29 poin, kategori angka ini ada pada level di bawah 60 poin atau kategori buruk," kata kata Kepala BPS Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta Pusat,Senin (29/7/2019).

Hantu Cuwig, Mitos Ilmu Hitam di Kampung Lilinta Papua Barat

Penurunan, lanjut Suhariyanto, merujuk pada 28 indikator yang menjadi acuan penilaian. Tiga indikator menempatkan poin terbawah seperti, pertama ancaman kekerasan oleh aparat yang menghambat kebebasan berpendapat, kedua ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, dan ketiga persentase jumlah peraturan daerah dari hak inisiatif DPRD.

Mengamini hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hukum dan Keamanan Mayjen TNI Wawan Kustiawan, mengatakan ke depan akan ada sejumlah perbaikan demi IDI yang lebih baik. Caranya, dengan pembangunan sumber daya manusia melalui pembentukan desk otonomi khusus di Papua.

"Desk itu kerjanya menilai menganalisa semua kehidupan di Papua dari ideologi politk sosial budaya pertahanan dan keamanan, kita berkordinasi dengan pejabat daerah untuk menuntaskan problematika terkait," kata Wawan.

Wawan berharap, selaras dengan program presiden di periode kedua, yakni pembangunan SDM, maka kebijakan kementeriannya bisa konsisten membangun Provinsi Papua dan Papua Barat agar mengalami peningkatan, khususnya di sektor demokrasi.

Kendati demikain secara nasional, IDI periode 2018 mengalami peningkatan sebesar sebesar 0,28 poin.

Sebagai informasi, metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data. Pertama ulasan surat kabar lokal, dua ulasan dokumen peraturan daerah dan peraturan gubernur, tiga Focus Group Discussion, dan keempat wawancara mendalam.

BPS memiliki tiga kategori dalam tingkatan indeks demokasi, kategori buruk poin 0 sampai 60, kategori sedang berada kisaran poin 61 sampai 80 kategori, dan kategori baik mencapai poin 81 sampai 100.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebuah suku pedalam di Papua Barat memiliki ritual yang mengerikan. Mereka memakan daging manusia.

2 dari 2 halaman

Wilayah Lain Selain Papua Barat

Total, selain Papua Barat, dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 13 provinsi juga mengalami penurunan poin indeks demokrasi dibanding tahun 2017.

Berikut datanya:

Sumatera Utara: 68,08 menjadi 64,33

Sumatera Barat: 69,50 menjadi 67,06

Jambi: 74,12 menjadi 68,71

Bengkulu: 72,73 menjadi 70,71

Lampung: 72,01 menjadi 68,67

Kepulauan Bangka Belitung: 80,11 menjadi 73,43

Jawa Barat: 68,78 menjadi 65,50

Yogyakarta: 83,61 menjadi 80,82

Kalimantan Barat: 79,13 menjadi 76,14

Kalimantan Tengah: 76,12 menjadi 71,72

Gorontalo: 73,92 menjadi 72,59

Maluku: 77,45 menjadi 75,51

BPS
Organisasi
BPS atau Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Lihat Selengkapnya
BPS
Indeks Demokrasi
papua barat