Mengembalikan GBHN dalam Konstitusi Agar Arah Pembangunan Lebih Jelas

Liputan6.com, Jakarta - Perebutan kursi pimpinan MPR masih terus berkembang dan menjadi wacana antar elite Parpol. Namun di samping persoalan tersebut, kerja pimpinan pada periode mendatang juga menjadi sorotan.

Anggota MPR RI dari fraksi PAN Ali Taher Parasong mengatakan, pimpinan MPR nantinya harus mengembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke dalam konstitusi.

"Amandemen apapun, paling penting adalah mengembalikan fungsi GBHN itu ke dalam konstitusi. Itu menurut saya jauh lebih penting. GBHN bisa hidup lagi melalui amandemen konstitusi," kata Ali Thaher Parasong dalam diskusi Empat Pilar bertajuk Rekomendasi Amandemen Konstitusi Terbatas untuk Haluan Negara di media center Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Dia melanjutkan, GBHN sangat penting agar arah pembangunan nasional lebih terarah. Dari situ penggunaan anggaran negara juga terukur.

"Anggaran kita sekarang ini lebih banyak kepada tiba waktu, tiba akad. Sekarang membayangkan infrastruktur misalnya tetapi persoalan kemiskinan itu hampir tidak banyak disentuh," ujar dia.

Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan amandemen terbatas menambahkan pasal yang mengatur adanya GBHN. Dan MPR RI yang membuat serta mengawasi GBHN.

"Saya melihatnya setelah era reformasi, setelah GBHN ditiadakan, pembangunan nasional hanya didasarkan pada visi misi presiden terpilih. Saat ganti presiden, maka arah pembangunan nasional juga bisa berganti," kata dia.

Dengan GBHN pembangunan nasional terutama pembangunan di daerah bisa berkesinambungan.