HEADLINE: PTUN Izinkan Reklamasi Pulau H, Peluru Pengembang Lawan Pemprov DKI?

Liputan6.com, Jakarta - Keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyetop proyek reklamasi Teluk Jakarta ternyata pupus di palu hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah tentang pencabutan izin pelaksanaan reklamasi Pulau H. Pencabutan izin ini merupakan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1409 tahun 2018 tanggal 6 September 2018.

Dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara sipp.ptun-jakarta.go.id, amar putusan hakim menyatakan, eksepsi Anies tersebut ditolak.

"Menyatakan eksepsi dari tergugat tidak diterima," tulis situs tersebut, Senin (29/7/2019).

Dalam pokok perkara, pengadilan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Selain itu pengadilan membatalkan Kepgub DKI nomor 1409 tahun 2018. Pengadilan juga mewajibkan DKI untuk mencabut keputusannya dan diwajibkan untuk memperpanjang proses izin SK Gubernur nomor 2637 tahun 2015 terkait izin reklamasi.

"Mewajibkan tergugat untuk memproses izin perpanjangan SK Gubernur DKI nomor 2637 tahu 2015 tentang pemberian izin reklamasi pulau H kepada PT Taman Harapan Indah," bunyi putusan tersebut.

Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna berpandangan, putusan PTUN ini bisa membuat pengembang lain menggugat Pemprov DKI Jakarta, khususnya terkait kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Bakal muncul semua. Di situ lah kemampuan Pemprov untuk menunjukkan apakah tindakan yang dilakukan gubernur ini tepat atau tidak," kata Yayat saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Yayat mengatakan, Anies harus bisa membuktikan di pengadilan banding bahwa tidak ada aturan yang dilanggar saat mencabut izin reklamasi. Sebab, dalam salah satu poin gugatannya, PT Taman Harapan Indah meminta majelis hakim mengabulkan gugatan pemohon, yakni menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tanggal 6 september 2018 tentang pencabutan keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2637 tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah.

"Gubernur harus menjelaskan atau melakukan peninjauan kembali atau PK (banding) untuk membuktikan dia tidak salah," ucap Yayat.

Yayat yakin, Anies dan tim biro hukum Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan dalil untuk mematahkan putusan hakim PTUN. Ia memprediksi, Anies akan memasukan hak diskresi yang dimilikinya sebagai gubernur dalam materi gugatan.

"Diskresi itu adalah bentuk kebijakan atau keputusan atau perizinan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah, misalnya dengan pertimbangan-pertimbangan kekosongan hukum, kebijakan strategis penting, prioritas, kepentingan umum, dan sebagainya," terang Yayat.

Namun, Yayat menyebut bahwa masalah reklamasi yang tak kunjung selesai ini malah membuat ketidakpastian hukum bagi iklim usaha. Tentunya, kata dia, Pemprov DKI yang dirugikan atas situasi ini.

"Jadi kalau misalnya orang yang sudah dikasih izin oleh gubernur terdahulu, kemudian dibatalkan oleh gubernur sekarang dan seterusnya, kan bakalan bilang 'capek deh'. Yang mana sih yang benar ini. Apakah ganti gubernur, ganti kebijakan. Apakah izin yang sudah dikeluarkan itu sudah memberikan jaminan kepastian hukum usaha. Itu yang penting," tutur Yayat.

Yayat meminta, Pemprov DKI Jakarta belajar dan tidak mengulangi kesalahan dalam mengeluarkan izin serta kebijakan untuk pembangunan Ibu Kota. Tujuannya, agar pengusaha bisa dengan tenang berinvestasi di Jakarta.

"Jadi hikmah di balik peristiwa ini adalah mekanisme yang terkait masalah perizinan itu harus memiliki dasar hukum yang kuat. Kedua, transparan. Ketiga, kepastian. Jadi kalau misalnya dasar hukumnya lemah, tidak transparan, dan kepastiannya lemot, ya susah lah," kata Yayat.

PT Taman Harapan Indah mengajukan gugatan ini pada 18 Februari 2019. Ada 6 poin permohonan dalam gugatan yang diajukan perusahaan tersebut.

Pertama, meminta majelis hakim mengabulkan gugatan pemohon, yakni menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tanggal 6 september 2018 tentang pencabutan keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2637 tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah.

Kedua, meminta majelis hakim memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Keputusan Nomor 1409 tahun 2018 tanggal 6 september 2018 tentang pencabutan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2637 tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah.

Ketiga, meminta pengadilan menyatakan Anies selaku tergugat tidak menyelesaikan keberatan penggugat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 77 ayat 4, 5, dan ayat 7 jo pasal 78 ayat 4, 5 dan 6 UU Nomor 30 tahun 2014.

Keempat, meminta majelis hakim menyatakan secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat 5 UU Nomor 30 tahun 2014 bahwa keberatan penggugat dikabulkan.

Kelima, meminta majelis hakim menghukum dan/atau memerintahkan tergugat mengeluarkan keputusan untuk memenuhi ketentuan pasal 77 ayat 5 dan ayat 7 UU Nomor 30 tahun 2014 sesuai dengan permohonan keberatan penggugat tanggal 19 Desember 2018.

Keenam, meminta majelis hakim mewajibkan Gubernur DKI Jakarta selaku tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan tersebut.

Di sisi lain, anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik kebijakan Anies yang mencabut izin proyek reklamasi. Sebab, aturan yang dikeluarkan Anies tersebut tidak jelas dan tidak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

"Sebelum membuat kebijakan itu harus cermat, harus mengikuti seluruh alur yang ada. Artinya sebelum memberhentikan, SK reklamasi itu harus dikaji terlebih dahulu aspek hukumnya," tutur Gembong di gedung DPRD DKI Jakara, Selasa (30/7/2019).

Menurut Gembong, aturan reklamasi tak hanya berkaitan dengan urusan hukum saja, melainkan juga ada aspek bisnis di dalamnya. Ia mengatakan, para pengembang tidak mendapatkan kepastian dalam berbisnis di pulau reklamasi.

Padahal, sejak awal para pengembang sudah menggelontorkan dana besar di proyek reklamasi. Langkah itu pun sudah disetujui pemerintah dalam Keputusan Presiden (Kepres) No 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Gembong menyebut, rencana Anies yang mencabut izin reklamasi semata-mata hanya urusan politik, yakni menepati janji kampanye.

"Ya karena ketidakcermatan tadi. Lagi pula, pengembang ini kan warga pak Anies juga. Masa dia mau melawan warga," ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.

Saksikan video pilihan berikut ini: