Geledah Ruang Sekda Jabar, KPK Temukan Dokumen Izin Meikarta

Senyum Sekda Jabar Usai Diperiksa KPK Terkait Suap Meikarta — Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/11). Iwa diperiksa sebagai saksi kasus suap pengurusan izin pembangunan Meikarta. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB.

Usai menggeledah ruang Iwa, tim kemudian bergerak menggeledah Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat.

"Dari lokasi diamankan dokumen terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan barang bukti elektronik," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).

Febri mengatakan, hingga kini tim masih melakukan penggeledahan di Dinas Bina Marga. "Informasi dan perkembangan akan disampaikan lebih lanjut," kata Febri.

Iwa Karniwa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

Iwa Karniwa diduga menerima Rp 900 juta terkait pengesahan RDTR terkait pengajuan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) yang diajukan untuk pembangunan proyek Meikarta.

Iwa menerima uang tersebut dari pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi saat itu, Neneng Rahmi Nurlaili.

Iwa Karniwa diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain Iwa, KPK juga menetapkan pihak swasta yaitu Bortholomeus Toto yang tercatat sebagai mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang.

Saksikann video pilihan di bawah ini:

Sidang perdana dipimpin Ketua Majelis Hakim Tardi langsung memberi kesempatan Jaksa KPK untuk membacakan dakwaan terhadap terdakwa Bupati Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat Pemkab Bekasi.