NasDem Minta Jatah Kursi Menteri, PDIP: Presiden Jangan Ditekan-tekan

Lapor Dana Kampanye, Sekjen Partai Koalisi Jokowi - Ma'ruf Sambangi KPU — Sekjen PDIP Hasto Kristianto (tengah) bersama para sekjen partai pendukung capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf tiba di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (22/9). Mereka melaporkan dana awal kampanye Pilpres 2019. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Seakan tak mau kalah dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berharap mendapat jatah 10 kursi menteri, Partai NasDem menginginkan jatah kursi menteri yang lebih besar dari PKB di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Alasannya, NasDem memiliki perolehan kursi yang lebih besar dari PKB.

Terkait hal ini, PDIP mengingatkan agar dalam menyusun kabinet harus sesuai dengan data si calon menteri. Sehingga Presiden mempunyai opsi untuk memilih sosok yang terbaik.

"Sehingga, seharusnya tidak ada tekan menekan di dalam penyusunan (kabinet) itu," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/7/2019).

Dia menuturkan, semua partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf mempunyai peran memobilisasi pemilih dalam Pilpres 2019.

"Tapi bukan peran itu kemudian meniadakan hak prerogatif Presiden," ungkap Hasto.

2 dari 3 halaman

Contoh Kabinet Megawati

Dia pun mencontohkan bagaimana Megawati Soekarnoputri kala menjadi Presiden, menyusun kabinet dengan sunyi dan tenang.

"Tapi bisa dihasilkan sosok-sosok berkaliber nasional dan internasional. Sehingga kabinet Ibu Mega disebut the dream team cabinet, yang mampu menyelesaikan krisis dimensi saat itu," pungkas Hasto.

3 dari 3 halaman