Gerindra Pertanyakan Sumber Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota

Liputan6.com, Jakarta - Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade menanyakan sumber pembiayaan rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Menurutnya, pemerintah perlu dana besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas lainnya di ibu kota yang baru.

"Bapak Presiden Jokowi, dana APBN kita tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru yang menelan biaya sekitar Rp 466 triliun, karena kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan," kata Andre di Jakarta, Jumat (2/8/2019).

"Kalau pintasnya, pemerintah dipaksa terbitkan surat utang dengan bunga tinggi. Jika diasumsikan, utang naik Rp 466 triliun maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38.7%," sambung dia.

Kemudian, opsi kedua yang bisa dilakukan Jokowi adalah melalui penugasan BUMN karya yang bisa menjadi beban bagi keuangan BUMN. Sedangkan, proyek pemindahan ibu kota bukan proyek komersil lantaran bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik. Di sini, kata Andre, ada risiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar.

"Opsi selanjutanya, Bapak Presiden bisa tukar guling bangunan lama kementerian/lembaga yang ada di Jakarta namun tidak masuk akal. Usia bangunan yang sudah tua mau dihargai berapa? Kalau dijual apa bisa menutup biaya pembangunan gedung baru?" tutur Andre.

Dia menilai, kondisi ekonomi negara sedang melemah, pengangguran meningkat, daya beli masyarakat turun dan ancaman PHK di depan mata karena kondisi ekonomi yang sulit. Jika rencana ini terus dipaksakan, maka menurutnya pilihannya sangat mungkin pemerintah meminta pinjaman ke China.

Namun, dari situlah jerat utang atau debt trap bisa merugikan ekonomi Indonesia. Sebab konsekuensi pinjaman China adalah tenaga kerja, bahan baku seperti semen, baja hingga mesin untuk pembangunan ibu kota baru bakal didominasi oleh perusahaan China. Dia khawatir pekerja lokal hanya bisa gigit jari melihat serbuan TKA.

"Bapak Presiden, apakah kita rela melihat hal tersebut? Ini sudah terjadi di kasus gagal bayar utang Sri Lanka, Nigeria dan negara Afrika lainnya karena jerat utang dari China dan kasihan anak cucu kita serta generasi mendatang yang akan menanggung membayar hutang," ujar Andre.

"Bapak Presiden, lebih dari itu secara pertahanan nasional, bukan tidak mungkin ada kepentingan militer yang disusupkan sembari membangun ibu kota baru," sambungnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: