Soal Mental Bangsa, Jika Hulu Rusak Maka Hilir Berantakan

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menjawab diskusi bertema Hiruk Pikuk Politik Pasca Pemilu: Implikasinya bagi Kecerdasan Rakyat, pada Jumat 2 Agustus 2019. Acara tersebut diinisiasi oleh Perkumpulan Senior GMKI. 

Dalam diskusi itu, Basarah mengatakan bahwa pangkal terjadinya kegaduhan dalam Pemilu 2019 karena bangsa Indonesia melupakan jati diri bangsanya.

Bangsa Indonesia melupakan konsensus prinsip berbangsa-bernegara yang sudah disepakati bersama pada 18 Agustus 1945. Jika hulunya rusak maka sudah pasti hilirnya akan berantakan.

Terhadap konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, sama sekali tidak boleh dinegosiasikan, apalagi hanya untuk kepentingan politik pragmatis guna meraih dukungan suara dalam kontestasi pemilu.

"Jangan ada kompromi. Jangan ada negosiasi dalam keadaan apapun," jelas Wakil Sekjen PDI Perjuangan tersebut.

Terkait komposisi kabinet, Basarah menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi. Basarah meminta pada semua pihak, untuk memberikan keleluasaan pada presiden dalam menyusun kabinet.

Jokowi dipastikan akan bertindak arif dan bijaksana dalam menentukan figur-figur yang akan menjadi pembantunya.

"Tentu Pak Jokowi akan berbicara dengan para ketua umum partai politik. Semua boleh meminta, namun Pak Jokowi yang akan memutuskan. Semua boleh bermanuver namun semua berpulang pada hak prerogratif presiden. Karena berdasar Konstitusi, penyusunan komposisi kabinet adalah kewenangan presiden."

Di lokasi sama, M. Qodari Direktur Eksekutif Indo Barometer menyerukan perlunya merumuskan agenda besar republik bersama-sama. Wujud nyatanya adalah membentuk poros politik empat pilar konsensus berbangsa-bernegara, sebagaimana sudah disosialisasikan oleh MPR RI, poluler dengan sebutan 4 Pilar MPR RI.

"Upaya penguatan mental ideologi bangsa sebagaimana digagas Almarhum Taufiq Kiemas relevan untuk diterapkan. Inilah agenda besar republik, membangun poros politik empat pilar, untuk menghadapi kekuatan kelompok di luar empat pilar. Sebab kontestasi Pemilu 2024 akan lebih keras dan brutal. Bukan tidak mustahil segala cara dihalalkan untuk menang," jelas Qodari.

Pada bagian lain Sekjen PSI Raja Juli Antoni memberikan catatan terhadap pelaksanaan Pemilu 2019, salah satunya adalah terjadinya brutalisme politik, dengan menggunakan dalil-dalil agama sebagai basis argumentasi dan untuk menyerang lawan politik.

"Bertemunya elite partai politik layak diapresiasi dan sangat bermanfaat untuk relaksasi ketegangan. Brutalisme politik sudah dimaafkan, namun jangan dilupakan. Untuk kematangan demokrasi diperlukan kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan," jelas mantan Direktur Eksekutif Syafi'i Ma'arif Institute.

(*)