PKS Tegaskan Sikap Tidak Akan Bergabung dengan Koalisi Pemerintah

Tifatul Sembiring (Liputan6.com/Denny Mahardy)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikap tidak akan bergabung dengan koalisi pemerintah dengan tujuan mendapatkan kursi menteri di kabinet. PKS juga memastikan akan berada di barisan oposisi pemerintah Jokowi-Mar'uf Amin.

"Kalau semua bergabung ke pemerintah, demokrasi kita jadi tidak sehat, sebab semua nurut saja sama apa yang dikatakan pemerintah," kata Ketua DPP PKS Bidang Wilayah Tifatul Sembiring di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (3/8/2019).

Ia menyampaikan hal itu usai kegiatan pembekalan calon anggota DPR dan DPRD terpilih PKS di Sumatera Barat. Menurutnya, jika semua bergabung dengan koalisi pemerintahan, tidak ada check and balance sehingga tidak ada yang menyuarakan aspirasi masyarakat yang terpilih.

Tifatul juga meyakini rekan koalisinya Partai Gerindra tidak akan gegabah bergabung dengan koalisi pemerintah walaupun tawaran yang dijanjikan cukup menggiurkan.

"Jiwa kesatria itu punya mental baja dan tidak mudah menyerah," ujar dia seperti dikutip Antara.

Pada sisi lain, PKS mengajak semua komponen bangsa terutama elite untuk berpikir jangka panjang dan tidak bersikap pragmatis hanya demi mengambil keuntungan sesaat.

"Mari berpikir setelah 2024, saat itu Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan diri, semua partai akan sama-sama mulai dari nol," kata Tifatul.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PKS dan Partai Gerindra sepakat mengajukan dua nama pengganti Sandiaga Uno menjadi Wakil Gubernur DKI. Siapa sajakah mereka?

2 dari 2 halaman

Pemimpin Masa Depan

Ia mengatakan, pemimpin partai yang ada saat ini sudah akan berumur dan pada 2024 saat Jokowi selesai, semua akan berkompetisi dari garis nol dengan titik start yang sama.

"Oleh sebab itu, semua pihak sudah harus mulai memikirkan dan mempersiapkan kepemimpinan nasional ke depan, ujar Tifatul.