Nasdem: Pemindahan Ibu Kota Beri Efek Positif

Jokowi Pimpin Ratas Bahas Pemindahan Ibu Kota — Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). Jokowi menyatakan ingin agar rencana pemindahan ibu kota dikerjakan dengan serius. (Liputan6.com/HO/Radi)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad M Ali menyebutkan, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia bagian timur, khususnya Kalimatan Tengah yang selama ini menjadi pemasok logistik dan kebutuhan pangan untuk Pulau Kalimantan.

"Pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan membuat posisi Sulteng sebagai sentra strategis dalam pemenuhan logistik dan pangan. Tetapi dengan catatan apa yang harus dipersiapkan Sulteng," kata Ahmad Ali di Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Oleh karena itu, anggota Komisi VII DPR RI ini mengingatkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempersiapkan infrastruktur transportasi cepat dan alternatif serta kantong logistik seiring menguatnya wacana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Menurut Ahmad Ali, letak Sulawesi Tengah menjadi sangat strategis karena merupakan jalur terdekat dalam rantai pasok berbagai kebutuhan logistik di Pulau Kalimantan.

Namun, hal itu tak akan memberi dampak apa-apa tanpa adanya perencanaan dan persiapan yang matang dalam merespon ini.

"Sulteng paling tidak membutuhkan transformasi besar dalam infrastruktur darat untuk jalur logistik dari sumber bahan baku ke lokasi Pelabuhan Pantoloan," jelas Legislator dapil Sulawesi Tengah ini.

Sejauh ini, kata Ahmad Ali, jarak transportasi logistik dari arah Napu dan dari Parigi Moutong masih membutuhkan waktu yang lama.

"Ke depan kita membutuhkan lebih banyak jalur cepat dan alternatif. Maka dari itu, kita membutuhkan jalan baru yang lebih banyak dari dan ke Pelabuban Pantoloan," katanya seperti dikutip Antara.

Selain itu, kata dia, penyiapan program yang sinergis harus memperkuat kantong-kantong logistik pangan berbasis potensi daerah yang sinergis dengan rencana provinsi.

"Maka itu kebutuhan Sulteng ke depan, harus bersinergi antara rencana provinsi dengan kabupaten untuk keunggulan ini. Jangan provinsi merencanakan pengembangan kawasan pertanian pangan, tetapi Kabupaten merencanakan kelautan, itu kan tidak sinergis," kata Ahmad Ali.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi meninjau calon lokasi ibu kota baru di Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jokowi menilai lokasi ini pas karena diapit dua bandara dan pelabuhan hingga biaya pemindahan akan lebih hemat.

2 dari 2 halaman

Siapkan Master Plan

Oleh karena itu, lanjut dia, harus ada rencana induk bersama yang dipakai sebagai master plan provinsi dan Kabupaten menuju 2024 yang dapat menjawab tantangan kesempatan ini.

Seperti diberitakan media massa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro akhir Juli lalu membenarkan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah menyetujui Pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru negara Indonesia.

Pemindahan ibu kota baru diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp 466 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pihak swasta.