Jokowi Disarankan Pos-Pos Menteri Ini Tidak Diisi Tokoh Partai

Liputan6.com, Jakarta - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut kinerja demokrasi Indonesia mengalami tren kemunduran dalam tujuh tahun terkahir. Peneliti utama SMRC Saiful Mujani menilai, Jokowi dapat memperbaiki dalam periode kedua.

"Nah pak Jokowi yang tidak punya beban elektoral 2024 harus melihat ini peluang yang sangat besar untuk dia membangun sebuah legacy dia setelah dia tidak jadi presiden," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Meredupnya Demokrasi di Indonesia' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019).

Menurutnya, Jokowi bisa berkomitmen untuk melindungi masyarakat sipil dengan penegakan hukum yang kuat. Untuk itu, Jokowi hendaknya dapat memilih orang yang tidak terikat partai dalam jabatan kementerian terkait hukum dan pimpinan penegak hukum.

Maka itu, Saiful menyarankan posisi Jaksa Agung, Menkumham, Mendagri, dan Kapolri tidak direkrut dari orang partai politik.

"Saran saya adalah orang-orang yang berhubungan dengan hukum apakah itu jaksa, polisi, kumham, dalam negeri, itu terutama ya aspek-aspek yang langsung berhubungan dengan perlindungan terhadap warga itu kalau bisa menteri-menterinya tidak direkrut dari partai politik," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: