Listrik Padam, Fahri Hamzah Usul PLN Desain Distribusi Listrik Otonom

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyoroti masalah pemadaman listrik disejumlah daerah di Indonesia. Menurut dia PT PLN (persero) harus memberikan penegasan apakah pemadaman ini berkaitan dengan bencana gempa pada Jumat (3/8/2019) lalu atau tidak.

"Sebenarnya yang paling penting untuk dijawab PLN adalah menyambung analiasi dari lembaga-lembaga asesment kebencanaan kemarin, seperti BMKG, BNPB dan sebagainya itu. Apakah kematian listrik kali ini yang begitu masih ada hubungannya dengan bencana alam. Itu dulu yang harus ditegaskan," kata Fahri di Jakarta, Senin (5/8/2019).

Fahri menjelaskan jika pemadaman listrik ini berkaitan dengan bencana alam maka ada yang salah dengan sistem listrik Indonesia. Pasalnya sistem listrik harus sudah bisa menanggulangi efek bencana.

"Sebab apabila memang itu hubungannya dengan bencana alam ada unsur kata stroke yang memang tidak bisa direncanakan, tidak ada bencana alam yang persis dan benar-benar diketahui kapan akan terjadi," ungkapnya.

Karena itu, dia meminta penjelasan dari PLN baik terkait penyebab ataupun antisipasi agar pemadaman tidak lagi terjadi. Serta mendorong adanya pembangunan distribusi listrik yang mandiri atau otonomi disetiap daerah.

"Setelah itu bisa dijelaskan barulah mendesain sistem listrik distribusi ke depan yang lebih otonom. Sebab kalau black out terjadi secara masif karena sistemnya tidak otonom berbahaya sekali. Seharusnya pada titik bencana tertentu dia tidak menyebar sebagai sebab kematian listrik secara menyeluruh," ucapnya.

Wilayah Jakarta dan sekitarnya mengalami pemadaman listrik pada Minggu 4 Agustus 2019, sekitar pukul 12.00 WIB. PT PLN (Persero) menyatakan bahwa telah terjadi gangguan pada sisi transmisi ungaran dan pemalang 500 kv. Dampak dari gangguan tersebut aliran listrik ke Jakarta dan sekitarnya padam.

Selain itu terjadinya gangguan pada Transmisi SUTET 500 kV mengakibatkan padamnya sejumlah Area Jawa Barat.

"Sekali lagi kami mohon maaf dan pengertian seluruh pelanggan yang terdampak akibat gangguan ini, kami berjanji akan melakukan dan mengerahkan upaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki sistem agar listrik kembali normal," tandas Made.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wilayah Jakarta dan sekitarnya mengalami pemadaman listrik. Sejumlah warganet mengeluh di media sosial dan tagar #matilampu menjadi trending topic di dunia.

2 dari 2 halaman

Rakyat Kecewa

Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku heran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa pada direksi PT PLN (persero) akibat pemadaman listrik dibeberapa daerah. Kata dia, seharusnya rakyat yang merasa kecewa.

"Yang harusnya kecewa itu rakyat jika presiden. Masa presiden kecewa enggak boleh," kata Fadli.

Menurutnya, Jokowi juga tidak boleh merasa heran dengan kejadian semacam ini. Sebab, rakyat Indonesia merasa lebih heran lagi.

"Ya kan enggak boleh heran dong, harus dipanggil, ini kan kalau penyelenggaranya heran gimana rakyat, saya kira harus ada yang bertanggung jawab," ungkapnya.

Fadli menilai, tidak cukup hanya dengan permintaan maaf dari PLN. Pasalnya Pemadaman listrik ini memiliki dampak yang lebih luas.

"Kalau ada perbaikan kan pasti diberitahu dong misal jauh-jauh hari, kalau ada perbaikan ini akan dimatikan listrik se-Jawa dari jam sekian sampai jam sekian, masyarakat kan bisa antisipasi. Ini kan enggak ada itu semua," ucapnya.

Jokowi sendiri sudah menegur para jajaran direksi PT PLN Persero terkait aliran listrik yang padam di hampir seluruh Pulau Jawa. Jokowi heran backup plan PLN tidak berjalan baik saat pemadaman listrik.

Hal itu dikatakan Jokowi saat bertemu Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani dan jajaran direksi lainnya di Kantor PLN PusatJakarta Selatan, Senin (5/8/2019).

"Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan. Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik," kata Jokowi.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka