Seperti Listrik Padam, Masalah Ini Juga Bikin Jokowi Jengkel dan Kecewa

Pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau pernah terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Indonesia bahkan sempat mendapat kritikan keras dari dari dunia internasional, terlebih negara tetangga.

Dan beberapa waktu belakangan ini, kebakaran hutan kembali melanda Tanah Air. Akibatnya, ribuan orang terserang penyakit saluran pernapasan akut atau ISPA. Hal ini membuat Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan status siaga darurat bencana kabut asap. 

Melihat hal ini, Jokowi menginstruksikan untuk memprioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini. 

Dia juga meminta Badan Restorasi Gambut (BRG) melakukan penataan dan selalu mengecek ekosistem gambut secara kosisten dengan menjaga kelembapannya. Terlebih, saat musim kemarau.

Saat tengah menggelar rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa, 6 Agustus kemarin, Jokowi pun dengan tegas menyatakan  tak segan mencopot para Kapolda, Kapolres, Danrem, hingga Pangdam yang tidak mampu mengatasi karhutla.

"Aturan main kita tetap masih sama, saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku (copot jabatan jika tak bisa atasi karhutla)," tegas Jokowi.

"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebekaran hutan dan lahan," sambungnya.

Sebelumnya Jokowi juga pernah pula menyentil dua menterinya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 8 Juli 2019. Dia menegur Menteri Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Jokowi menilai, para investor masih mengalami kesulitan mendapatkan perizinan lahan di tingkat kementerian. Padahal, dirinya telah berkali-kali meminta agar kementerian dan lembaga terkait merampingkan perizinan, terlebih jika produknya akan diekspor.

"Dari Kementerian Kehutanan misalnya, masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak Wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan, tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan," kata Jokowi.

Selain di Kementerian Kehutanan, Jokowi menyebut lambatnya penanganan izin juga terjadi pada Kementerian Kementerian ATR/BPN.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu menceritakan banyaknya investor di sektor perhotelan banyak mengeluh saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara.

"Urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari Menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," ujar Jokowi.

Dua menteri lainnya yang mendapat teguran Jokowi adalah Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. 

Terkait besarnya impor minyak dan gas (migas) yang mencapai 2,09 miliar dolar AS pada Mei 2019, Jokowi meminta keduanya lebih memperhatikan nilai impor yang sangat tinggi akibat pembelian migas.

"Hati-hati di migas pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini. Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena ratenya yang paling banyak ada di situ," ujar Jokowi.

Kendati begitu, dia menilai masih ada peluang untuk meningkatkan ekspor di tengah-tengah perang dagang Amerika-China.

Menurut Jokowi perang dagang tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menaikkan kapasitas dari pabrik dan industri yang ada.

"Saya sampaikan maupun pasar-pasar yang baru, sekali lagi ini peluang, tekstil itu peluang. Gede-gede sekali furniture itu peluang," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jakarta mati lampu total pada Minggu, 4 Agustus 2019. Mati lampu juga dialami wilayah Jabodetabek, Bandung, Banten, dan sekitarnya.

Akibat peristiwa ini, para pelaku usaha mengaku merugi, banyak masyarakat juga dirugikan saat pemadaman massal terjadi. 

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menemui pihak PT PLN (Persero), Senin (5/8/2019). Dia juga menyesalkan langkah PLN yang tidak sigap ketika listrik padam Minggu kemarin.

"Saya tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN, namun banyak hal di luar PLN terutama konsumen sangat dirugikan," ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut matinya aliran listrik di Jabodetabek dan sekitarnya juga membuat pelayanan transportasi umum menjadi terganggu.

Menurut Jokowi, sebagai perusahaan besar semestinya PLN punya tata kelola risiko yang baik.

"Ada tata kelola risiko-risiko yang dihadapi, dengan manajemen besar, tentu saja ada kontijensi plan, back up plan. Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan baik," kata Jokowi.

Presiden Jokowi tidak puas mendengar penjelasan yang panjang lebar dari Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani terkait peristiwa pemadaman listrik di hampir seluruh Pulau Jawa.

Inten menyampaikan bahwa penyebab listrik padam lantaran gangguan transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV.