BIN Ingin Prajurit TNI yang Terpapar Radikalisme Disterilisasi

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Pertahanan, sebanyak tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme. Selain itu, 18 persen pegawai swasta menolak ideologi Pancasila. Kemudian, 19 persen lebih pegawai BUMN dan pegawai negeri sipil menolak ideologi Pancasila.

Sementara, Ketua Umum Yayasan Solusi Pemersatu Bangsa, Baskara Sukarya turut prihatin lantaran lebih dari 23 persen pelajar, mahasiswa dan generasi penerus tidak peduli dengan Pancasila.

"Bahkan mendukung agar negara indonesia menjadi negara khilafah," sambungnya.

Menurutnya, generasi penerus wajib dibekali kembali dengan pendidikan, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dia ingin negara harus membuat membuat kurikulum yang membangkitkan rasa nasionalisme.

"Rasa cinta bela terhadap negara dan menghormati budaya serta kearifan lokal yang telah ditinggalkan para leluhur kita agar bisa tauladan sebagai insan Pancasila. Kita harus Bhinneka Tunggal Ika," kata Baskara.

Terpisah, Sejarawan Anhar Gonggong juga menanggapi adanya prajurit TNI yang terpapar radikalisme. Dia mengatakan, institusi TNI harus meningkatkan tingkat kedisiplinan kepada prajurit dan pengajaran tentang Pancasila.

Menurut Anhar, bila Pancasila diamalkan secara benar, maka tidak ada masyarakat yang melakukan perbuatan menyimpang, korupsi dan terpapar radikalisme.

"Karena Pancasila mau membangun dunia sejahtera. Jadi, ketika masih ada koruptor, masih ada kemiskinan dan radikalisme, maka yang kita bangun sikap anti-Pancasila. Pemerintah harus membumikan Pancasila," pungkasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com