Akbar Tanjung: Serahkan Sepenuhnya kepada Jokowi untuk Membentuk Kabinet

Jokowi Rapat Bareng Menteri Kabinet Kerja — Presiden Jokowi saat akan memimpin Rapat Terbatas Evaluasi Proyek Strategis Nasional, Jakarta, Senin (16/4). Jokowi mengatakan proyek strategis nasional yang mulai dikerjakan pada 2018 agar segera dieksekusi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus senior Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan, siapa saja yang akan mengisi kursi sebagai menteri apakah bersumber dari partai politik atau sumber lainnya merupakan hak prerogatif presiden. Golkar hanya menunggu dan menyerahkan sepenuhnya pada presiden.

"Terkait dengan pemilihan pembantu presiden yang bersumber dari berbagai sumber termasuk dari parpol tentu saja kita melihat dari perspektif bahwa itu adalah memang hak prerogatif presiden, karena itu kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menentukan siapa yang akan jadi menteri," kata Akbar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (11/8/2019).

Bahlil: Calon Menteri Prabowo Hak Prerogratif Presiden Terpilih

Ketika ditanya apakah kelakar politik Megawati terkait komposisi kursi menteri untuk PDIP yang ditanggapi oleh Presiden Jokowi hal yang wajar dilakukan seorang politikus, Akbar yang juga Wakil Dewan Pembina Partai Golkar mengatakan itu bagian dari penampilan orang yang berbeda-beda.

"Ya masing-masing orang kan dalam penampilannya tidak bisa sama, tetapi tentu saja apa pun penampilan itu, kalau di depan kita ada presiden tentu kita memposisikan presiden sebagai kepala negara. Tentu harus menggambarkan bahwa kita menghormati Beliau sebagai Presiden," kata Akbar seperti dikutip Antara.

Akbar optismis bahwa presiden dalam memilih para pembantunya tentu akan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan dukungan yang diperoleh oleh partai-partai politik terutama dalam pemilihan legislatif.

"Saya yakin pasti dia (presiden) akan menjadikan itu sebagai salah satu faktor mempertimbangkan untuk mengisi jabatan menteri dalam periode yang akan datang ini. Oleh karena itu sebaiknya kita tunggu saja," kata Menteri Sekretaris Negara era Presiden BJ Habibie itu.

Soal menteri dari kalangan muda (milenial), Akbar lagi-lagi mengatakan hal itu tergantung pada presiden dan ia berkeyakinan penetapan anak-anak muda di kursi menteri tidak akan mengurangi esensi dari apa yang disampaikan presiden.

Hal itu salah satu faktor yang akan jadi pertimbangan Beliau, tentu pertimbangan Beliau munculnya tokoh-tokoh baru dan itu juga bisa dari usia muda," kata Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Soeharto itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Usai Pilpres 2019, partai koalisi pendukung Jokowi mulai kasak-kusuk membicarakan pembagian kursi para menteri. Tercatat ada sembilan partai yang tergabung dalam koalisi Jokowi pada Pilpres 2019.

2 dari 2 halaman

Pemimpin Muda Usia

Akbar mengatakan jika melihat sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki pemimpin-pemimpin bangsa dari kalangan usia muda seperti Soekarno pada 1945 berusia 44 tahun dan Hatta berusia 43 tahun.

Tapi, lanjut dia, bukan hanya dari sisi usia saja, para pemimpin bangsa itu teruji karena pengalaman, perjuangan dan kepemimpinannya sehingga patut dipilih jadi pembantu presiden dan mewakili presiden dalam urusan kenegaraan.

"Itu tidak lepas dari pengalaman-pengalaman mereka," kata Akbar.