Ungkap Dugaan Maladministrasi Seleksi KPI, Ombudsman Mengaku Ditolak DPR

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala mengaku sempat mendapat penolakan dari sejumlah stakeholder saat hendak mengungkap dugaan maladministrasi proses seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Andrianus mengaku mendapat penolakan dari Komisi I DPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta panitia seleksi (pansel) KPI saat meminta data guna mengungkap adanya dugaan malasministrasi dalam seleksi anggota KPI.

"Penolakan dari Komisi I DPR RI, Kementerian Kominfo dan juga Panitia Seleksi KPI terkait permintaan data dengan alasan bahwa informasi yang diminta bukan merupakan informasi publik," ujar Adrianus di kantornya, Jakarta Selasa, Senin (12/8/2019).

Adrianus dan jajaran Ombudsman mengaku kecewa dengan penolakan tersebut. Sebab, Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki kewenagan dalam pengawasan pelayanan publik.

"Peran Ombudsman dalam hal ini bukan publik, melainkan sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik," kata Adrianus.

Adrianus pun menjelaskan temuan dugaan maladministrasi dalam seleksi anggota KPI. Menurut Adrianus, pansel anggota KPI telah melampaui kewenangan dalam proses seleksi anggota KPI.

"(Pansel KPI) telah membuat aturan sendiri melalui kesepakatan yang tidak diatur dalam UU di atasnya, yakni UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran," kata Adrianus.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: