Pendapatan Tak Sesuai Target, APBD-P 2019 DKI Berkurang Rp 2,5 Triliun

Pelaksana harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta, Saefullah mengumumkan penetapan UMP DKI 2019 di Balai Kota Jakarta, Kamis (1/11). Saefullah menyampaikan, Upah mininum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2019 ditetapkan Rp 3,94 juta. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 mengalami penurunan sekitar Rp 2,5 triliun. APBD 2019 yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 88,09 triliun.

"Diusulkan akan ada pengurangan Rp 2,5 triliun," kata Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 12 Agustus 2019.

DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Sebesar Rp91,1 Triliun

Dia menjelaskan, nilai APBD-P 2019 disebabkan karena tidak tercapainya beberapa target pendapatan daerah pada tahun 2018. Pada APBD 2018, target pendapatannya yakni sebesar Rp 74,77 triliun dan turun menjadi Rp 74,63 triliun atau turun Rp 142 miliar.

Angka tersebut kemudian dijumlahkan dengan selisih antara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 2,4 triliun. Penurunan nilai anggaran ini pun nantinya dibahas di setiap rapat komisi DPRD DKI Jakarta.

"Nanti dibahas lagi, ada di belanja langsung ada di belanja tidak langsung," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

DPRD DKI Jakarta kembali membahas pengganti wakil gubernur. Sebelumnya fokus pada perhitungan surat suara.

2 dari 2 halaman

Fokus Bahas APBD-P 2019

20151007-Prasetyo-Edi-Marsudi — Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku optimistis pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat selesai sebelum pelantikan anggota dewan periode 2019-2024.

"Semuanya fokus ke APBD Perubahan, karena saya rasa kalau fokus bisa selesai. Perubahan kan sedikit, sehingga pembahasannya enggak seperti murni. Apa-apa yang kurang, apa-apa yang nambah," ujar Persetyo.

Selain itu, dia menyatakan hal yang lumrah bila pihak Pemprov DKI Jakarta mengajukam program terbaru saat ini.

"Boleh saja, kita coba, apakah ada anggarannya. Kita lihat, misalnya, ingin mengadakan even internasional Formula E," jelasnya.