Golkar Minta Bentuk Tim Ad Hoc untuk Kaji Rencana Amandemen UUD 1945

Sementara, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali lewat amandemen terbatas UUD 1945. Menurutnya, GBHN bagus untuk membangun Indonesia berkelanjutan.

"Ide GBHN mesti dimasukkan dalam kerangka membangun Indonesia yang berkelanjutan. Ide ini akan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Cost nya besar sementara benefitsnya kecil. Tanpa GBHN pun masih bisa dikawal dalam APBN," kata Mardani kepada merdeka.com, Selasa (13/8/2019).

GBHN pun dinilai sebagai pintu masuk para elite partai politik untuk kembali membuat pemilihan presiden melalui MPR, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Melihat itu, Mardani menilai semua kemungkinan bisa terjadi.

"Semua bisa dimungkinkan. Amandemen UUD itu seperti membuka kotak pandora. Harus punya skenario mitigasi resikonya," ucapnya.

Menurut Mardani, dihidupkannya kembali GBHN perlu ada diskusi yang transparan. Pasalnya, saat ini sudah ada UU Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur arah pembangunan lima tahun ke depan.

"Karena itu baik diskursus ini dibuat terbuka untuk publik," tandas anggota komisi II DPR RI itu.

Sementara itu, Pengamat Politik Verri Junaedi keras menolak wacana tersebut. Terlebih, amandemen UUD 1945 harus dilakukan hanya untuk menghidupkan kembali GBHN.

Verri menjelaskan, ada sejumlah isu berkembang tentang amandemen UUD 1945. Tak cuma GBHN, tapi juga ingin menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara serta pemilihan presiden kembali melalui MPR.

"Itu isu yang lagi marak, saya melihat bahwa sebenarnya urgensinya enggak ada. Karena sebenarnya sistem konstitusi kita sudah mengatur saat ini. Misalnya soal GBHN, kita sudah ada UU Perencanaan Pembangunan Nasional, itu arah pembangunan sudah diatur di situ. Bagaimana konsep pembangunan lima tahun ke depan sudah ada UU-nya sendiri," jelas Verri saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (13/8/2019).

Selanjutnya, isu ingin mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Menurut dia, ada sejarahnya kenapa aturan tersebut direvisi. Salah satunya, agar terjadi check and balances.

"Kenapa MPR ditarik, tapi semua diposisikan setara supaya terjadi cek and balances. Eksekutif dan Legislatif setara, agar antar lembaga negara bisa saling mengontrol, saling menguatkan. Kalau kemudian MPR diposisikan lembaga tertinggi kita kembali lagi seperti sistem lampau. Terbukti model seperti itu tidak berjalan dengan baik," tambah Verri lagi.

Reporter: Sania Mashabi, Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka