Respons Partai Koalisi Saat Dengar Jokowi Sudah Siapkan Nama Calon Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Teka-teki siapa calon menteri untuk kabinet presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid II akan segera terungkap. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berjanji segera mengumumkan nama-nama calon menteri yang ia pilih untuk membantunya di pemerintahan 2019-2024.

Pernyataan soal calon menteri itu diucapkan Jokowi saat makan siang bersama pimpinan redaksi media massa di Istana Negara, Rabu (14/8/2019). Dalam pertemuan itu, Jokowi menegaskan nama-nama yang ia pilih jadi menteri juga sudah diberitahukan ke partai koalisi pendukungnya.

"Partai sudah diberitahu nama-nama anggota kabinet," kata Jokowi.

Hal itu langsung direspons Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang juga menjadi salah satu partai koalisi pendukung Jokowi. Dia justru mengaku belum mendengar siapa nama-nama menteri yang dipilih Jokowi. Namun, dia tak mempermasalahkan hal tersebut.

"Belum (dapat kabar). Mungkin saya, barangkali terakhir kali. Ya enggak apa-apa lah ya," kata Surya Paloh saat ditemui di Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Kendati tak diberitahu, Surya Paloh menegaskan nama-nama yang akan menjadi anak buah Jokowi adalah hak prerogratif presiden terpilih. Termasuk soal komposisi menteri yang disebut akan berjumlah 55 persen dari kalangan profesional dan 45 persen dari kalangan partai politik.

"Apa pun bentuknya, mau 25 persen, mau 35 persen itu hak prerogatif presiden," kata Surya.

Sedangkan Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani juga mengaku belum mengetahui siapa calon menteri yang dipilih oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dia mengaku ketua umumnya, yakni Oesman Sapta Odang (OSO), yang paling tahu hal tersebut.

"Ya pastilah yang paling tahu itu ketua umum (Hanura). Nah, sebagai ketua bidang organisasi, saya belum mendapatkan informasi apa pun. Biarlah info itu menjadi milik ketum untuk sementara waktu ya, karena kan baru per hari ini nih. Yang pada saatnya ketum itu akan disampaikan ke partai," kata Benny.

Benny juga tak banyak komentar soal komposisi menteri 45 persen untuk partai politik dan 55 persen untuk kalangan profesional. Kata dia, itu adalah hak prerogratif presiden.

"Sejak awal sikap Hanura tegak lurus pada konstitusi negara kita. Di mana urusan siapa yang jadi menteri kemudian dari mana mereka berasal, ditempatkan di posisi apa, biarlah itu jadi hak prerogatif dari presiden," ungkapnya.

Sedangkan, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menyambut baik Jokowi yang akan segera mengumumkan calon menterinya. Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan kesiapan Jokowi memimpin Indonesia.

"Jadi penyelesaian lebih awal menurut saya itu lebih baik. Itu menunjukkan kesiapan Pak Jokowi. Dan pengetahuan yang menyeluruh terhadap orang-orang keadaan dan kebutuhan-kebutuhan bangsa ke depan," ujar Karding.

Saksikan video pilihan di bawah ini: