HEADLINE: Lompatan Jokowi untuk Indonesia Maju, Bagaimana Pelaksanaannya?

Dalam pidato kenegaraan, Jokowi juga menegaskan, tema kebijakan APBN pada 2020 akan berpusat pada SDM. Fokus pengembangan SDM ini sangat penting sebagai modal mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital.

Jokowi tak ingin bonus demografi yang terjadi di Indonesia menjadi sia-sia. Bonus tersebut harus bisa mendorong Indonesia menjadi negara maju pada periode 2020-2024.

"Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Dengan tekad tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah 'APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia,' ujar Jokowi.

Jokowi juga memilih meningkatkan kapasitas SDM setelah melihat negara lain yang tengah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Dengan mendorong kemampuan SDM maka bisa membuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut Indonesia harus bisa menemukan peluang di tengah tren perlambatan ekonomi global.

Pemerintah pun berjanji bahwa anggaran akan ada untuk berbagai program pembangunan SDM. Itu diharapkan meningkatkan kemampuan sebagian besar penduduk Indonesia yang masih muda agar bisa bersaing di tingkat global.

"Berbagai program SDM kita siapkan untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," ujar Jokowi.

Menurutnya, meningkatkan kualitas SDM mampu membebaskan Indonesia dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA). "Berbekal inovasi, kualitas SDM, dan penguasaan teknologi kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam," ujar dia.

Peran SDM, diharapkan Jokowi, membuat inovasi yang disruptif dan menemukan peluang di tengah keadaan dunia yang berkembang dengan cepat. Ia pun menekankan perlunya mengubah pola lembaga pendidikan untuk menghasilkan SDM unggul.

"Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan harus kita dukung untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran agar mampu menghadapi perubahan. Persaingan dunia yang semakin ketat dan disrupsi di berbagai bidang, membutuhkan kualitas SDM yang tepat," jelas Jokowi.

Dalam pendidikan dasar, Jokowi juga tak ingin pembelajaran yang kaku tanpa kemanusiaan. Ia ingin ada kreativitas, kemampuan menyelesaikan masalah, sampai budaya mengantre, dan yang paling penting adalah menganut ideologi Pancasila.

"Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar bekerja keras, berdedikasi," ucap Jokowi.

Tentu saja, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan dana yang tak kecil. Anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar Rp 505,8 triliun.

Dana tersebut difokuskan untuk perluasan akses pendidikan, peningkatan skill, enterpreneurship dan dukungan untuk kegiatan penelitian.

Untuk menyiapkan SDM, lompatan pemerintah di 2020 adalah menyiapkan kartu pra-kerja. Program ini untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menargetkan, sebanyak 2 juta orang yang akan masuk dalam program kartu pra kerja di tahun 2020. Program tersebut merupakan salah satu terobosan yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2020.

"Dua juta orang yang akan dilatih melalui kartu pra kerja," kata Hanif.

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, urai dia, dilakukan dalam berbagai bentuk. Mulai dari pelatihan vokasi hingga sertifikasi profesi melalui balai latihan kerja pemerintah maupun swasta.

"Kemudian lembaga pelatihan kerja swasta maupun juga training-training center di industri. Salah satu implementasi konkretnya adalah kartu prakerja di 2020," urai Hanif.

Langkah pemerintah mendorong peningkatan kualitas diharapkan, mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi sehingga mendorong kesejahteraan seluruh warga Indonesia. 

Di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3 persen. "Pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya," ujar Jokowi.

Namun target pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai terlalu tinggi. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Johnny Darmawan mengatakan, asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tersebut tidak mudah dicapai. Terlebih di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global seperti saat ini.

"Growth (pertumbuhan ekonomi) fokus ke konsumsi dalam negeri dan investasi. Asumsi ekonomi dunia juga berat. Jadi 5,3 persen ini cukup menantang dan tidak mudah untuk dicapai," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Namun demikian, lanjut Johnny, selama faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi dalam negeri, investasi dan ekspor bisa meningkat, maka pertumbuhan sebesar ini bisa saja untuk dicapai di tahun depan.

"5,3 persen bisa tercapai selama asumsi yang dipakai bisa terpenuhi," ungkap dia.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2020 itu pada dasarnya serupa dengan target pertumbuhan ekonomi 2019. Hal tersebut justru menunjukkan perekonomian Indonesia tidak mengalami pertumbuhan alias stagnan.

"Artinya perekonomian nasional tidak jauh lebih baik dari 2019 ini. Padahal sektor konsumsi dan investasi saat ini masih belum memberikan sinyal yang lebih baik sesuai yang diharapkan. Target investasi masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II 2019," tuturnya kepada Liputan6.com.

Rizal melanjutkan, dengan ketidakpastian perang dagang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok hingga fluktuasi nilai tukar rupiah saat ini, sulit rasanya membawa angin positif bagi pasar khususnya dalam mengerek laju investasi.

"Termasuk dalam hal ini perlu kebijakan moneter yang kondusif. Efeknya tentu saja, aliran investasi (capital inflow) yang belum bisa dijamin masuk ke dalam negeri. Serta juga perlu perbaikan FDI yang perlu effort dalam antara kebijakan moneter yang ekspansif dan juga fiskalnya," ujarnya.

Di sisi lain, elastisitas harga minyak dunia juga masih sangat dipengaruhi oleh dinamika global.