Ketua KPK Minta Parpol Berbenah Sistem untuk Cegah Korupsi

OTT Bupati Pakpak Bharat, KPK Tunjukan Barang Bukti Suap — Ketua KPK Agus Rahardjo saat memberi keterangan terkait OTT Bupati Pakpak Bharat Sumatera Utara, Remigo Yolanda Berutu di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (18/11). KPK menetapkan tiga tersangka termasuk Remigo Yolanda Berutu. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi dalam pidatonya mengingatkan penegak hukum kasus korupsi agar tidak melulu banyaknya kasus dan penindakan oleh lembaga penegak hukum sebagai tolak ukur keberhasilan. Namun jumlah pencegahan potensi dan kerugian negara yang bisa diselamatkan.

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, pencegahan dan penindakan juga harus mengikuti kemajuan teknologi.

"Di sini juga pentingnya kerja sama regional dan internasional. KPK pun serius menginginkan pembenahan partai dan sistem pemilu/pemilukada," ujar Agus saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (16/8/2019).

Agus mengatakan bukan berarti sektor tindak pidana korupsi di politik masih menjadi dominan dalam penindakan di KPK. Tetapi, lanjut Agus, saran dari KPK agar manajemen dan sistem kepartaian perlu dibenahi.

"Justru tata-kelola, manajemen dan sistem kepartaian yang perlu dibenahi. Termasuk pendanaan partai dari pemerintah harus jauh lebih besar," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada sidang tahunan MPR RI. Jokowi menekankan bahwa perbedaan adalah sebuah hal yang harus disyukuri dan bukan alasan saling membenci.

2 dari 2 halaman

Perbaiki Tata Kelola Sistem

Jokowi Berbaju Sasak — Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Setelah sidang tahunan MPR 2019 berakhir, agenda berlanjut ke sidang bersama DPD-DPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Jokowi dalam pidatonya mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan banyaknya kasus dan penindakan oleh lembaga penegak hukum sebagai tolak ukur keberhasilan.

"Berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," ujar Jokowi.

Dia juga menyampaikan kepada seluruh penyelenggara negara agar secara terus menerus memperbaiki manajemen tata kelola sistem. Sebab menurutnya, tata kelola sangat berperan dalam proses penegakan hukum.

"Termasuk dalam ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana," tandasnya.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Penegakkan Hukum