Seskab Pramono: Persoalan HAM Bukan Hal Utama

Seskab Pramono Anung menyatakan Presiden Jokowi mengizinkan sejumlah menteri maju sebagai caleg di Pileg 2019. (Liputan6.com/ Hanz Jimenez Salim)

Liputan6.com, Jakarta - President Joko Widodo dalam pidatonya di Gedung MPR-DPR kemarin sedikit menyinggung masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, persoalan HAM tidak banyak disinggung lantaran waktunya yang terbatas. Hanya beberapa hal yang jadi prioritas yang dibacakan Jokowi.

“Jadi memang penekanan pada pidato presiden kali ini adalah di sana, bukannya persoalan mengenai HAM. Karena praktis persoalan HAM, yang memang semua negara memiliki persoalan HAM tapi tidak menjadi hal yang terutama pada saat ini,” kata Pramono usai upacara kemerdekaan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2019).

Dia beralasaan saat ini pemerintah mengedepankan untuk maju. Dan sumber daya manusia sebagai acuan ke depan.

“Maka persoalan human capital menjadi utama. Jadi pidato itu mengenai human capital,” kata Pramono.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sejumlah tokoh hadiri sidang tahunan MPR RI seperti Sandiaga Uno dan Megawati Soekarnoputri.

2 dari 2 halaman

Keberhasilan Hukum

20161003-Komisi II Raker Dengan 5 Menteri dan Seskab-Jakarta — Seskab, Pramono Anung mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10). Raker membahas penetapan alokasi anggaran tahun 2017 kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi II DPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Dalam di sidang di Gedung MPR-DPR, Kamis 16 Agustus 2019, Presiden Jokowi sempat menyinggung permasalahan penegakan HAM. Namun hal itu sedikit disampaikan.

Jokowi mengatakan, ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.

"Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan," kata Jokowi.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com