Hasto Sebut Jokowi Senafas dengan PDIP soal Amandemen UUD 1945

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Presiden Joko Widodo senapas dengan agenda amandemen terbatas UUD 1945. Hasto menilai tidak ada pertentangan pandangan Jokowi dengan PDIP.

Sebab, Jokowi tidak setuju presiden dipilih MPR. Amandemen terbatas yang dicanangkan PDIP tidak menyentuh ranah pemilihan presiden.

"Amandemen terbatas tidak mengubah tata cara pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, karena demikian tidak ada perbedaan antara sikap PDI Perjuangan dengan pak presiden, semua senafas," ujar Hasto di lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).

Hasto mengatakan, agenda amandemen terbatas sudah ada sejak zaman Taufik Kiemas memimpin MPR. Haluan negara dibutuhkan untuk memuat kebijakan strategis dan pokok politik demokrasi, kebudayaan, hukum dan kesejahteraan rakyat. Perlu adanya perencanaan menyeluruh dan mengikat dari tingkat pusat sampai daerah.

"Semua itu diperjuangkan di dalam perencanaan menyeluruh dan terintegrasi yang mengikat seluruh lembaga tinggi negara dan pemerintah dari pusat sampai ke daerah," jelas Hasto.

Dia menjabarkan, dengan haluan negara bisa melakukan pemetaan pembangunan berdasarkan wilayah. Seperti, penetapan daerah sebagai pusat industri berat pertahanan, pusat pangan, sampai daerah menjadi pusat jasa. Hal itu juga kesinambungan dengan rencana pemindahan ibu kota oleh Jokowi.

"Terus dikembangkan karena pak Jokowi mencanangkan pemindahan ibu kota negara RI ke Kalimantan," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: