Gerindra: Prabowo Setuju Pimpinan MPR Jadi 10 Orang

Pidato Presiden Jokowi — Ketua MPR Zulkifli Hasan memimpin jalannnya sidang Tahunan MPR Tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/7/2019). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, Prabowo Subianto mendukung kursi pimpinan MPR ditambah jadi 10 kursi.

"Prabowo malah secara prinsip mendukung ini, karena kalau tidak salah pernah pimpinan berasal dari semua fraksi," kata Edhy Prabowo di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2019.

Dia mengatakan, wilayah Indonesia sangat luas sehingga apabila ada perwakilan di pimpinan MPR akan sangat bagus.

Menurut dia, jumlah anggota DPR RI periode 2019-2024 sebanyak 575 orang dan DPD sebanyak 136 orang, masih sangat kecil dibandingkan luas wilayah Indonesia.

"Ini pandangan dari Prabowo tentang MPR yang disampaikan ke partai," ujarnya dikutip dari Antara.

Namun menurut dia secara prinsip, yang memutuskan adalah semua fraksi dan kelompok DPD RI di MPR apakah setuju.

Selain itu dia menilai penambahan jumlah kursi pimpinan MPR tidak akan menghabiskan anggaran negara yang besar karena ruangan dan kegiatan sudah ada.

"Anggaran yang masuk ke MPR dan DPR RI tidak lebih dari Rp5 triliun, coba saja hitung berapa persen dari anggaran negara," katanya.

Menurut dia, dengan anggaran senilai itu, DPR RI tetap berkomitmen untuk menghemat anggaran dengan menghemat anggaran perjalanan dan anggaran kunjungan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mayoritas fraksi menyetujui penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Namun, fraksi Nasdem dan Demokrat menolak usul perubahan tersebut.

2 dari 2 halaman

Usulan PAN

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar kursi Pimpinan MPR RI berjumlah 10, terdiri dari sembilan berasal dari fraksi dan satu orang mewakili kelompok DPD RI.

"MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan dimana semua fraksi dan kelompok menyatu. Di MPR mestinya tidak ada koalisi dan oposisi, tetapi justru yang perlu ditekankan adalah NKRI," kata Saleh di Jakarta, Senin 12 Agustus 2019.

Dia mengusulkan komposisi pimpinan MPR itu berasal dari semua fraksi yang ada ditambah dengan perwakilan kelompok DPD.

Saleh menilai beban anggaran untuk tambahan pimpinan MPR tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kebersamaan yang akan terbangun.