PPP Sebut Pertemuan Sekjen KIK Bahas Penambahan Kursi Pimpinan MPR

Liputan6.com, Jakarta Sepuluh sekretaris jenderal partai politik pengusung Presiden Jokowi berkumpul di Resto Kahyangan Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat 16 Agustus malam. Selama 2,5 jam mereka berkumpul dan membahas berbagai hal terkait Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, dalam pertemuan tersebut sempat membahas wacana penambahan kursi pimpinan MPR.

"Di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) itu kan ada 5 fraksi ya yang ada di MPR dan di DPR, kemudian juga ada yang di luar koalisi itu ya paling enggak, yang paling aktif itu Gerindra, kemudian kita lihat PAN juga yang ingin juga masuk ke komposisi pimpinan MPR. Karena itu kemudian berkembang wacana untuk mempertahankan jumlah pimpinan MPR yang 8 yang sekarang ini. Itu maknanya perlu merubah kembali Undang-undang MD3, itu juga yang kami bicarakan ya," kata Arsul di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Meski demikian, masih kata dia, hal ini belum langsung membuat pihak KIK melakukan revisi terhadap UU MD3. Pasalnya, itu baru digelontorkan oleh PAN saja.

"Ini kan baru PAN saja yang menggelindingkan itu, Pak Saleh Partaonan (Wasekjen PAN) kalau enggak salah. Kita lihat lah akan seperti apa, mungkin tanya dulu dong sama yang di luar KIK yang 4 itu maunya seperti apa," ungkap Arsul.

Dia menuturkan, untuk revisi bisa saja. Tapi, apakah memang disepakati seluruh fraksi atau tidak.

"Ya memang DPR itu kan kerjaannya membuat undang-undang antara lain itu mengubah, mengamandemen, merevisi, why not? Hanya kan apakah itu akan berjalan atau tidak, saya kira itu nanti menunggu juga kesepakatan fraksi tidak hanya yang di KIK. Kalau kita yang 5 sih sudah sepakat," jelas Arsul.

Saat ditanya apakah PPP sepakat dengan revisi atau tidak? Dia hanya mengatakan.

"Kalau PPP tidak condong itu. Yang penting PPP dapat (kursi) aja," pungkasnya.