Risma: Tidak Benar Ada Anak Papua Diusir Tinggalkan Surabaya

Megawati Resmi Lantik Risma — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menghadiri acara pelantikan dirinya sebagai Ketua DPP PDIP bidang Kebudayaan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (19/8/2019). Risma resmi menjabat sebagai Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, tidak ada masyarakat atau mahasiswa asal Papua yang diusir dari kotanya. Hal ini menyusul insiden kerusuhan di Papua dan Papua Barat pasca peristiwa di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

"Kalau ada anak Papua diusir di Surabaya itu tidak betul. Kabag Humas saya dari Papua. Dan beberapa camat dan pejabat saya juga dari Papua. Saya juga diangkat warga Papua jadi mama Papua. Jadi tidak ada kejadian apapun di Surabaya," kata Risma di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Dia menuturkan, kejadian bermula karena ada kabar penurunan Merah Putih di asrama mahasiswa Papua. "Jadi kemudian ada organisasi masyarakat yang meminta Kepolisian untuk melakukan tindakan itu," jelas Risma.

Dia pun meminta untuk terus menjaga keharmonisan. Dia meminta maaf jika memang ada pihak Pemprov Surabaya melakukan kesalahan.

"Kalau memang itu ada kesalahan di kami, di Surabaya, saya mohon maaf. Tapi tidak benar kalau kami dengan sengaja mengusir, itu tidak ada. Bagi saya, dan seluruh pejabat pemerintah kota, saya pikir seluruh forum kepemimpinan di Surabaya, bahwa kita tetap dalam satu kesatuan negara Indonesia," pungkas Risma.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan kerusuhan di Manokwari disebabkan banyaknya hoaks terkait insiden warga Papua yang ada di Malang-Surabaya.

2 dari 3 halaman

Sambangi Asrama Papua

Kerusuhan Pecah di Manokwari — Massa turun ke jalan dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan di kota Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019). Aksi masyarakat Papua ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, serta Semarang beberapa hari lalu. (STR / AFP)

Risma juga akan mengunjungi asrama Papua di kotanya. Hal ini dilakukan agar suasana tenang dan tidak ada salah paham lagi.

"Nanti saya akan datang. Kemarin itu kan 17 Agustus saya penuh, enggak bisa. Mereka juga masih ada di Polisi dan penuh acara saya. Ada Purna Paskibraka, ada upacara, penuh. Setelah itu saya ke sini (Jakarta). Saya akan datang ke sana," kata Rism.

Dia mengatakan, akan menyambangi asrama Papua, besok. "Iya, saya usahakan besoklah. Saya nanti malam pulang," pungkas Risma.

Sementara itu, Polda Jawa Timur menegaskan, tidak ada anggotanya yang mengucapkan kata-kata rasis saat mengamankan 43 mahasiswa Papua terkait adanya temuan pembuangan bendera Merah Putih di depan asrama Papua di Surabaya, Jumat 16 Agustus 2019.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera di Surabaya, Senin (19/8/2019), membantah adanya isu rasis dengan ucapan kata hewan terhadap mahasiswa Papua.

"Kami jelaskan tidak ada anggota kepolisian yang menyampaikan hal tersebut (rasis). Kalaupun ada OKP (organisasi kepemudaan) kami akan lakukan penyelidikan," ujar Barung seperti dilansir dari Antara.

Barung juga menegaskan, tidak ada penindasan dengan kata-kata rasis kepada mahasiswa Papua seperti isu yang beredar.

Mengenai aksi memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya yang digelar di beberapa kota di Papua dan Papua Barat, polisi berharap masyarakat melihat secara objektif terkait dugaan tindakan rasisme tersebut.

"Kepada masyarakat agar melihat secara objektif apa yang terjadi agar tidak terpancing sosial media, terpancing isu-isu yang tidak benar," kata Barung.

3 dari 3 halaman

Tidak Ada Penahanan

Barung juga mengatakan, hingga saat ini polisi tidak melakukan penahanan terhadap mahasiswa Papua, tapi hanya mengamankan puluhan mahasiswa Papua yang ada di Surabaya agar tidak terjadi bentrok dengan organisasi masyarakat.

Pengamanan pun tidak berlangsung lama, karena pada malam harinya para mahasiswa telah dipulangkan.

"Kami tegaskan tidak ada penahanan, tidak ada penangkapan, yang ada kami mengamankan 43 mahasiswa tersebut dikarenakan situasi dimana ada masyarakat dan beberapa OKP, ormas akan masuk. Kalau tidak diamankan, akibatnya justru terjadi bentrok masyarakat dengan mahasiswa," tutur Barung.