Golkar: Aneh Kalau Ketum Parpol Tidak Boleh Merangkap Jadi Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dikabarkan bakal mendapat posisi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Politikus Partai Golkar, Yahya Zaini mendukung bila Airlangga harus merangkap jabatan ketum jika benar dipilih sebagai menteri.

"Salah satu fungsi parpol adalah melakukan rekrutmen politik, artinya setiap parpol harus mendudukkan kader-kadernya dalam jabatan-jabatan strategis di pemerintahan dan parlemen, baik di pusat dan daerah," kata Yahya kepada merdeka.com, Selasa (20/8/2019).

Yahya mencontohkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang merangkap sebagai Ketum Partai Demokrat pada periode kedua. Kemudian Jusuf Kalla yang menjadi ketum Golkar pada 2004-2009 di periode pertama menjabat Wakil Presiden RI. Menurutnya, ketum parpol yang mendapat posisi di pemerintahan akan memperkuat fungsi dan peranan partai politik.

"Justru aneh kalau ada pandangan ketua umum partai tidak boleh merangkap sebagai menteri. Menjabat presiden dan wapres saja boleh apalagi menjabat menteri-menteri," ujar Yahya.

Dia pun memandang, peran Airlangga sebagai Ketum Golkar dan menteri selama ini berjalan harmonis serta dapat dijalankan dengan baik. Bahkan dengan ketum partai sebagai menteri akan memperkuat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke depan, karena dapat menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan dukungan parlemen.

"Kita harus ingat pemerintah akan efektif jika mendapat dukungan mayoritas dari parlemen," pungkas Yahya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih menutup rapat-rapat nama-nama menteri Kabinet Kerja jilid II. Jokowi mengaku sudah mengantongi nama menteri dan siap diumumkan. Komposisi kabinet terdiri 45 persen dari parpol dan 55 persen nonparpol.

Saksikan video pilihan di bawah ini: