JK Sarankan Tenaga Pendidik Asing Dimulai dari Dekan

Wapres Jusuf Kalla atau JK. (Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) setuju dilakukan perekrutan tenaga asing dalam sektor pendidikan. Menurutnya, ini sebagai upaya meningkatkan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan dengan negara lain.

"Ya kita setujui sejak awal bahwa negara ini untuk maju harus bersaing dengan negara-negara lain," kata JK di Kantornya, Selasa (20/8/2019).

Namun tenaga asing dalam sektor pendidikan perlu bertahap. Dia mengusulkan agar dimulai dari dekan asing sebelum kemudian rektor asing. Sebab menurut dia, sekitar 80 persen kegiatan teknis jabatan dekan di universitas.

"Saya sarankan dekan dulu. Karena rektor bukan hanya teknis, tapi juga administrasi dan politik," ucap JK.

Dia menilai perekrutan dekan asing lebih efektif daripada mengirim pelajar Indonesia ke luar negeri. JK menjelaskan setiap tahun ada puluhan ribu pelajar berangkat ke luar negeri. Sebab itu menurut dia, rekrutmen pimpinan universitas asing di dalam negeri akan lebih efisien untuk mempercepat kualitas pendidikan.

Terkait pro dan kontra tenaga pendidik asing yang akan hadir di Indonesia, JK meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab pelajar yang dikirim ke negara lain saja tidak masalah.

"Banyak yang mengatakan, wah nanti tidak ada pelajar bahasa dan Pancasila, loh kita kirim puluhan ribu juga tidak apa apa, supaya lebih mudah lebih cepat," kata JK.

2 dari 2 halaman

Jokowi Disebut Setuju

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyatakan, akan merevisi regulasi terkait hal tersebut. Jokowi, disebut Menristek, pun setuju, namun perlu ada peraturan yang diperbaiki. Natsir menjelaskan terdapat 16 peraturan yang direvisi.

Salah satunya terkait kriteria rektor yang sebelumnya hanya terdaftar sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan merupakan warga negara Indonesia (WNI). Nantinya bisa dari non-PNS serta orang asing yang miliki citra baik.

Saat ini dia juga akan mendorong perguruan tinggi swasta terlebih dahulu (PTS) untuk bisa menerapkan rektor asing. Sebab menurut dia lebih mudah dan tidak terlalu rumit dalam menerapkan peraturan.

"Saya akan dorong Universitas Swasta bisa masuk dulu. nanti negeri, kami akan tata peraturan pemerintah," kata Natsir di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutan peringatan Hari Konstitusi menyatakan, Undang-Undang Dasar bisa diamandemen, asal bukan mukadimah atau pembukaannya.