Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 1,3 miliar dalam APBD Perubahan 2019 untuk pengadaan pin emas bagi 106 anggota DPRD terpilih periode 2019-2024. Namun, anggaran tersebut dinilai sebagai pemborosan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mereka menyarankan anggaran diarahkan untuk hal yang lebih produktif.
Delapan kader PSI yang berhasil lolos ke DPRD DKI Jakarta juga akan menolak pin emas tersebut. Menanggapi hal itu, Fraksi Partai Gerindra meminta agar para kader partai PSI banyak baca khususnya terkait aturan.
Baca Juga
"Banyak baca dulu lah, baca aturan, banyak belajar dulu daripada sekarang koar-koar begitu, di dalam malu nanti langgar-langgar aturan," jelas Wakil Ketua DPRD yang juga dari Fraksi Partai Gerindra, M Taufik saat dihubungi, Rabu (21/8/2019).
Advertisement
Taufik juga menilai PSI genit atas sikapnya terkait pin tersebut. Dia pun meminta sebaiknya PSI juga menolak menerima gaji sebagai anggota dewan, tidak hanya pin emas.
"Ya genit aja PSI. Kalau mau jangan tanggung, enggak usah ambil honor, enggak usah minta apa-apa gitu loh," ujarnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Bukan Hal Aneh
Pengadaan pin untuk anggota dewan, lanjut Taufik, ada aturannya. Hal itu juga telah berlangsung lama dan bukan hal yang aneh. Pin tersebut juga bukan atas permintaan anggota dewan.
"Enggak aneh. Itu biasa. Itu kan lima tahun pakainya," ujarnya.
"Kalau mau jadi pejuang, benar-benar jadi pejuang enggak usah minta apa-apa. Kita kan juga enggak minta, itu memang ada aturannya pakai pin sebagai tanda. Dia enggak usah bisa minta gaji, minta transport, jadi jangan tanggung kalau mau jadi pejuang," pungkasnya.
Sebanyak 106 anggota dewan akan mendapatkan dua pin emas. Beratnya masing-masing 5 gram dan 7 gram. Semua anggota dewan terpilih 2019-2024 akan mendapatkan pin, termasuk anggota dewan petahana.
Sumber: Merdeka.com
Reporter: Hari Ariyanti
Advertisement