KPK Geledah Kantor PUPKP dan BLP Yogyakarta Terkait Suap Proyek Drainase

KPK Tetapkan Komisi V DPR RI Yudi Widiana Tersangka TPPU — Jubir KPK Febri Diansyah saat konfrensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/2). Dugaan TPPU Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia terkait proyek pembangunan ruas jalan pada Kementerian PUPR di daerah Maluku dan Maluku Utara. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) dan Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Yogyakarta. Hal itu terkait kasus dugaan suap lelang proyek drainase di Yogyakarta yang melibatkan dua jaksa.

"Saat ini tim KPK sedang melakukan penggeledahan di Dinas PUPKP dan BLP Kota Yogyakarta," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Kamis (22/8/2019).

Febri menyebut, tim sebelumnya menggeledah kantor PT Kusuma Chandra dan PT Mataram Mandiri pada Rabu 21 Agustus 2018.

"Sejumlah dokumen-dokumen terkait proyek disita dari lokasi," jelas dia.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Yogyakarta. Dua di antaranya merupakan jaksa yang salah satunya anggota dari Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Komisi Pemberantasan Korupsi gelar operasi tangkap tangan di Yogyakarata Senin (19/8/2019) malam. Salah satu yang terjaring adalah seorang jaksa. Simak fakta-fakta lainnya terkait OTT tersebut.

2 dari 2 halaman

3 Tersangka

Puspom AL dan KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Bakamla — Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberi keterangan terkait penetapan tersangka baru dalam pengembangan kasus suap Bakamla di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Ada empat tersangka baru terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang di Bakamla. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, ketiganya terlibat dalam dugaan suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang tersangka," tutur Alexander di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).

Menurut Alexander, dua tersangka adalah Jaksa Anggota TP4D Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitri (ESF) dan Jaksa Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL), selaku penerima suap.

Sementara satu tersangka lagi adalah Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan (GYA), selaku pemberi suap.

Tersangka ESF dan SSL terancam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun tersangka GYA terancam pasal disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
OTT KPK
Sistem Operasi
OTT KPK dilakukan ke para pejabat yang terindikasi melakukan korupsi atau pungutan liar di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
OTT KPK
OTT Jaksa di Yogyakarta
OTT Yogyakarta